Petani Merugi Saat Harga Beras Mahal

Oleh Hany Handayani Primantara, SP

 (Aktivis Muslimah)

Komoditi beras sebagai makanan pokok di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan karena harganya semakin melambung tinggi. Bank Dunia bahkan menilai konsumen Indonesia harus merogoh kocek 20 persen lebih banyak untuk konsumsi beras dibandingkan harga beras di pasar bebas.

Harga beras Indonesia menjadi rekor tertinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di sisi lain, survei menyatakan kesejahteraan petani Indonesia justru masih rendah. Pendapatan petani marjinal jauh di bawah upah minimum, sering kali sampai di bawah garis kemiskinan. Hal itu diungkapkan oleh Carolyn Turk Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank. (Metrotv.com, 20/09/24)

Menurut Survei Terpadu Pertanian 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD1 sehari yakni sekitar Rp 15.199 per hari atau USD341 dalam kurun waktu satu tahun.

Dilihat dari kondisi di atas nampak bahwa semakin tingginya harga beras di pasar Indonesia tak lantas membuat petani semakin untung dan kaya. Sebab faktanya tak sedikit petani yang merugi justru saat harga beras mahal.

Sungguh miris, melihat Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, justru jauh dari kata sejahtera baik bagi petani maupun konsumen dari sisi ketahanan pangan. Akankah masyarakat mampu memenuhi gizi makanan seimbang, jika untuk memperoleh makanan pokok saja mereka harus pontang-panting cari sambilan pekerjaan. 

Salah Kelola Sektor pertanian 

Usut punya usut ternyata salah satu penyebab harga beras tinggi di Indonesia adalah karena tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Rahmi Widiriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Di samping itu, sektor pertanian pun telah dikuasai oleh oligarki dari hulu hingga hilir. Sementara, negara saat ini tak memiliki peran untuk andil dalam memberikan bantuan kepada petani. Baik berupa modal usaha, alat produksi bahkan lahan pertanian sama sekali negara tidak memberikan kontribusi apapun yang dapat meringankan beban petani dari sisi produksi.  

Justru sebaliknya, yang dilakukan oleh negara saat ini malah membatasi impor. Hal ini berakibat ketersediaan beras semakin sedikit, akhirnya harga beras di pasar Indonesia jadi makin mahal. Ditambah lagi dengan adanya ritel-ritel yang menguasai bisnis beras yang dapat memainkan harga seenaknya. Situasi ini sangat riskan, sebab berpeluang untuk mendorong dibukanya kran impor beras yang akan makin menguntungkan oligarki dan tambah menyengsarakan petani.

Inilah yang terjadi ketika negara menerapkan sistem ekonomi berbasis sekuler kapitalis. Dimana peran negara dinihilkan, cukup sekadar menjadi regulator dan fasilitator semata dan lebih berpihak pada oligarki yang memberikan keuntungan bagi mereka. Salah kelola sektor pertanian ini harus dihentikan sekarang juga jika ingin terbebas dari jeratan oligarki, dengan harapan bisa melindungi sekaligus menyejahterakan petani dan konsumen.

Jaminan Kesejahteraan dalam Sistem Islam 

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, Islam mewajibkan negara berperan penuh dalam pengaturan sektor pertanian. Negara harus turut andil dalam penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Hal ini nampak dari pengelolaan lahan-lahan yang dibiarkan kosong tak diberdayakan lebih dari 3 tahun oleh pemiliknya. Lahan tersebut akan ditarik oleh negara untuk dihidupkan kembali dengan cara diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya.

Bantuan berupa pupuk yang terjangkau pun tak luput diberikan negara sebagai bentuk tanggung jawab, demi mempermudah pekerjaan petani yang notabene adalah "tentara" negara dari sisi ketahanan pangan. Begitu pula dengan pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih serta pengembangan bibit unggul digelontorkan demi tercapainya kemandirian pangan. Tak lupa juga dengan selalu meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli dalam bidangnya.

Negara Islam menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara. Sebab negara yang mandiri dari sisi pangan tak akan mudah disetir dan diancam oleh negara lain. Selain itu juga menjadi basis untuk menyejahterakan rakyatnya. Baik itu petani maupun konsumen tanpa harus mendzolimi salah satunya. Negara akan melakukan seluruh upaya untuk mewujudkannya sesuai dengan sistem ekonomi Islam sekaligus dukungan sistem lain dalam bingkai penerapan Islam Kaffah.

Wallahualam bishawab