Oleh : Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah berjalan satu tahun masih menyisakan deretan masalah.
Masalah Berulang
Kasus keracunan kian berulang. Tak kurang dari 2000 pelajar dilaporkan keracunan sepanjang Januari 2026 (bbcindonesia.com, 30-1-2026). Salah satunya di Kota Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 118 pelajar SMA di Kota Kudus mengalami keracunan seusai menyantap menu MBG pada 28 Januari 2026 lalu. Berdasarkan laporan, Dinas Kesehatan Kota Kudus telah mendatangi SPPG yang menyuplai MBG ke sekolah tersebut. Uji sampel dicek di laboratorium, serta menghentikan sementara SPPG Purwosari Kudus.
Tidak hanya masalah keracunan, MBG pun masih bermasalah dengan dana anggaran fantastis yang terus disedot dari sektor pendidikan. Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), Dadan Hindayana mengungkapkan, dana alokasi anggaran untuk program MBG pada tahun 2026 mencapai angka Rp 335 Trilyun (kompas.com, 19-1-2026). Berbeda signifikan dengan anggaran tahun sebelumnya yakni Rp 71 Trilyun pada tahun 2025. Alokasi sebesar Rp 335 Trilyun disiapkan untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada tahun 2026. Besarnya dana MBG tersebut telah merubah setiap tatanan kebijakan negara sehingga semakin mempersempit ruang gerak masyarakat. Efisiensi diperketat demi menutupi biaya MBG. Jumlah ini pun menambah tumpukan utang negara yang kian melangit. Akhirnya kebijakan ini berujung pada putusan yang sering merugikan masyarakat.
Berulangnya kasus keracunan menu MBG menunjukkan minimnya standar keamanan, pengawasan dan evaluasi program. Alih-alih menjamin gizi para pelajar, faktanya justru kebalikan. MBG malah menyasar kesehatan para pelajar. Ketakutan pun kian meluas saat program MBG akan ditargetkan untuk ibu hamil dan lansia. Karena memang faktanya, program MBG secara teknis masih harus diperbaiki. Namun sayang, moratorium yang beberapa waktu lalu disarankan oleh para ahli dan akademisi justru diabaikan negara. Program MBG kian ngebut dengan targetnya. Ironisnya, di tengah kasus keracunan yang terus berulang, negara justru memberi penghargaan, Bintang Mahaputera Utama pada November 2025 lalu kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana atas prestasinya sebagai Penggerak Gerakan Kesehatan Masyarakat (bgn.go.id, November 2025).
Masalah keracunan MBG merupakan masalah sistematis yang tidak bisa diselesaikan secara teknis dengan memperbaiki program. Tujuan utama MBG adalah menjamin kecukupan gizi generasi. Namun dalam perjalanannya, program MBG justru diramaikan dengan proyek besar yang menghasilkan keuntungan fantastis setiap harinya. Oligarki pengusaha berebut tender untuk mendapatkan jatah keuntungan yang menggiurkan. Sementara, jaminan gizi terabaikan begitu saja. Tujuan mengentaskan dan mencegah stunting pun kian diabaikan. Orientasi bisnis telah mengamputasi tujuan MBG. Wajar saja, masalah teknis dan evaluasi program masih membelit dan membuat sulit.
Di sisi lain, program andalan ini hanya disibukkan dengan proses produksi dan distribusi makanan. Sementara produk makanannya banyak yang dilaporkan tidak layak, basi, kurang rasa hingga akhirnya terbuang begitu saja. Sedangkan penyebab utama masalah gizi buruk generasi, justru dilupakan.
Penyebab utama buruknya gizi generasi adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya angka kemiskinan yang semakin menyiksa masyarakat. Kemiskinan struktural yang kini terjadi telah menghilangkan akses masyarakat pada kelayakan hidup standar yang harus dipenuhi. Daya beli rendah, tingginya angka pengangguran hingga adanya ketimpangan akses kebutuhan pokok. Jurang ekonomi semakin nampak jelas. Rangkaian masalah ini terjadi sebagai dampak penerapan sistem kapitalisme sekuleristik yang hanya mengutamakan keuntungan materi. Urusan rakyat dipinggirkan demi urusan elite penguasa dan oligarki pengusaha. Sumberdaya yang semestinya menjadi sumber pengurusan rakyat, diobral dan dikendalikan swasta asing dengan dalih minim sumberdaya manusia.
Akhirnya, solusi tambal sulam ditetapkan sebagai kebijakan yang diklaim mampu mengurusi rakyat. Namun, faktanya hanya upaya pencitraan yang kental dengan aroma populis agar dipandang memenuhi janji-janji politik saat kampanye. Realitasnya, masih banyak urusan rakyat yang belum diurusi. Justru rakyat kian dizalimi karena tata kelola yang jauh dari konsep amanah. Jelaslah, solusi ala kapitalisme hanya sebatas solusi tambal sulam yang mustahil menyelesaikan masalah.
Solusi Bijaksana
Dalam Islam, negara merupakan institusi utama yang bertugas menjaga dan menjamin setiap kebutuhan rakyat. Negara sebagai ra'in wa junnah (pengurus dan perisai) yang melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman.
Rasulullah SAW. bersabda
Artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin (ra‘in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya...”
(HR. Bukhari Muslim)
Islam menetapkan strategi khas dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok individu rakyat. Diantaramya adalah menetapkan kebijakan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki negara untuk seluruh kemaslahatan umat. Dikelola langsung oleh negara tanpa intervensi pihak asing dan swasta.
Optimasi pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Pendidikan ketenagakerjaan menjadi satu bagian penting yang difasilitasi negara sehingga mampu menjadi dasar dan bekal bagi setiap individu, terutama kepala keluarga yang memiliki tanggungan nafkah. Negara pun mampu menyiapkan upah tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian.
Tata kelola yang amanah menciptakan ketangguhan sumber dana negara, yang berasal dari berbagai pos utama seperti pos kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, dan pos-pos lain yang ditetapkan hukum syarak.
Terkait pemenuhan gizi masyarakat, negara secara langsung menjamin distribusi bahan pangan yang merata ke seluruh pelosok negeri. Gizi terpenuhi, berkualitas dan mampu dengan mudah diakses setiap warga negara, dimanapun tempat tinggalnya.
Tidak hanya pemenuhan gizi, negara juga menjamin pelayanan kesehatan, pemenuhan layanan pendidikan dan menjamin keamanan layanan infrastruktur.
Kehidupan sejahtera, penuh berkah dalam tatanan sistem yang amanah. Sistem Islam dalam institusi khilafah. Satu-satunya wadah pengurusan umat yang dicontohkan Baginda Rasulullah SAW.
Wallahu'alam bisshowwab.
Tags
Opini
