Oleh Ammelia Sobihatul ahmar
Beberapa waktu terakhir, publik mulai merasa ada pola yang berulang. Setiap kali influencer atau konten kreator mengkritik kebijakandengan gaya santai, logis, bahkan kadang lewat roasting tak lama kemudian muncul kabar teror.
Yang terdampak hampir selalu sama: aktivis, jurnalis, dan kreator konten kritis.
Waktunya pun terasa ganjil. Datang berbarengan, beruntun, dan sering muncul justru saat isu besar sedang ramai dibicarakan publik.
Teror yang muncul belakangan ini tidak hadir dalam ruang hampa. soal keterlambatan, kejanggalan, dan buruknya penanganan bencana di Sumatra mulai dari banjir hingga longsor di penghujung 2025. Kritik itu disampaikan secara terbuka lewat media sosial dan platform publik, dengan data, kesaksian lapangan, dan pertanyaan yang sah. Namun alih-alih dijawab dengan klarifikasi atau perbaikan kebijakan, yang datang justru ancaman.
Pola ini terasa konsisten ketika kritik masih berada di ruang publik, responsnya senyap. Tapi saat sorotan publik membesar, teror bergerak ke ranah pribadi pesan intimidatif, ancaman terhadap keluarga, hingga upaya menakut-nakuti secara psikologis. Akibatnya, perhatian publik bergeser. Isu utama tentang tanggung jawab negara atas bencana di Sumatra perlahan tenggelam, digantikan rasa takut dan kekhawatiran.
Dalam situasi seperti ini, teror bekerja efektif bukan untuk membantah kritik, melainkan untuk membungkamnya.
Di titik ini, wajar kalau publik mulai bertanya dalam hati,
Kenapa kritik terasa lebih ditakuti daripada masalah yang dikritik?
Rasa takut itu bekerja dengan sangat efektif.
Influencer mulai menahan kata, Aktivis jadi lebih waspada.
Kritik perlahan berubah jadi aman, netral, dan tidak menyentuh akar persoalan.
Dan tanpa kita sadari, fokus publik bergeser.
Isu substansial tenggelam. Yang tersisa hanya kecemasan Kalau aku bicara, apakah aku akan jadi korban berikutnya?
Negara yang kuat bukanlah negara yang sepi kritik, tapi negara yang berani mendengar.
Kritik bukan ancaman ia adalah alarm. Tanda bahwa ada kebijakan yang perlu diperbaiki, ada suara rakyat yang belum terwakili. Solusi yang sehat bukan menciptakan ketakutan, tapi membuka ruang dialog. Menjawab kritik dengan data. Meluruskan dengan transparansi.
Mengakui jika ada yang keliru, dan memperbaikinya dengan terbuka.
Karena ketakutan hanya membuat masalah tertimbun, bukan selesai.
Islam sejak awal mengajarkan keberanian pada kebenaran dan keterbukaan terhadap nasihat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Agama itu nasihat.” (HR. Muslim)
Para sahabat bahkan menegur pemimpin mereka secara langsung dan itu tidak dianggap makar, tapi bentuk kepedulian.
Umar bin Khattab pernah berkata,
Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mau menegur kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarnya.
Dalam Islam, kekuasaan bukan alat membungkam, tapi amanah untuk melayani.
Dan amanah justru diuji saat dikritik, bukan saat dipuji.
Jika kritik dibungkam, bukan berarti masalah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk meledak lebih besar.
Kebenaran tidak butuh teror untuk bertahan.
Ia hanya butuh keberanian untuk didengar.
Penerapan Islam secara menyeluruh akan menjadikan negara hadir sebagai pelindung hak-hak rakyat, menjamin kebebasan menyampaikan kebenaran, serta menutup segala bentuk teror dan intimidasi atas nama kekuasaan. Inilah solusi Islam yang menempatkan kekuasaan pada relnya adil, amanah, dan berpihak kepada rakyat bukan pada praktik kekuasaan represif yang membungkam kritik melalui rasa takut.
Medan perjuangan hari ini bukan lagi terbatas pada masjid dan istana, melainkan berada di ruang publik yaitu media sosial, opini masyarakat, dan ruang digital tempat kesadaran bersama dibentuk.
Oleh karena itu, mari terus menyampaikan kritik dan kebenaran selama dilandasi niat yang lurus dan lakukan dengan cara yang benar, agar ruang dialog kita tetap hidup dan keadilan dapat diperjuangkan bersama.
Karena bersama kita bisa lebih kuat
Tags
opini
