Oleh: al fikr mustaniroh (aktivis Muslimah)
Kota Gresik sering kali dibanggakan sebagai kota industri yang memiliki nilai investasi tinggi. Namun dibalik gemerlap pabrik-pabrik, realitasnya di lapangan menunjukan sebaliknya. Setiap hari masyarakat harus berjibaku dengan debu dijalanan yang berlubang, pemandangan sampah disudut kota, serta kecemasan akan minimnya armada (Damkar)
Data menunjukkan bahwa sepanjang 2025, kondisi di lapangan menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Pertama, TPA Ngipik melebihi kapasitas, nyaris lumpuh karena kelebihan kapasitas. Sehingga Gresik dihadapi situasi darurat sampah (Sumber:Radar Gresik, 15/07/25). Kedua, pemkab menyiapkan anggaran lebih dari 100 milyar untuk peningkatan 24 ruas jalan. Namun tantangan utama tetap pada kendaaraan besar di wilayah industry (Sumber: Radar Gresik, Januari). Ketiga, Gresik hanya memiliki 4 pos UPT Damkarla. Untuk wilayah seluas Gresik dengan ribuan industry, jumlah pos ini dinilai masih sangat kurang (Sumber: Radar Jember, Januari).
Sudah saatnya negara harus berperan.
Masalah kronis yang terjadi di Gresik (sampah, jalan dan damkar) bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pengabaian sistematis oleh negara. Negara membiarkan rakyatnya hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan seakan tidak menjadi prioritas negara, padahal fungsi negara sebagai pengelola lingkungan.
Munculnya TPS liar bukan hanya salah masyarakat yang kurang sadar, melainkan karena negara gagal menyediakan lahan. Ketika negara tidak mampu memberikan solusi, maka masyarakat terpaksa membuang dipinggir jalan/Sungai.
Masalah jalan rusak di Gresik bukan sekedar urusan aspal yang mengelupas dan jalan berlubang, melainkan bentuk pengabaian negara pada keselamatan masyarakat. Negara hanya hadir saat menarik investasi, tetapi abai saat jalanan hancur dan mengancam nyawa warga. Perbaikan yang bersifat tambal sulam menunjukkan negara tidak mau berinvestasi pada infrastruktur permanen (misal jalan dibeton/ menggunakan bahan-bahan terbaik dan tahan lama). Padahal, keamanan adalah kebutuhan dalam masyarakat. Negara wajib menjamin keamanan pada tiap-tiap masyarakat tanpa kecuali.
Selain itu minimnya armada (damkar) di Gresik bukan masalah kekurangan unit mobil, tapi ini menunjukan betapa rendahnya prioritas negara terhadap keselamatan nyawa rakyat. Ini adalah bentuk kedzaliman manajerial dimana negara menikmati pajak dan investasi industry, namun pelit dalam membiayai alat keselamatan bagi rakyat yang tinggal di sekitar industry.
Wajibnya Kembali pada system Islam.
Banyaknya persoalan di Gresik bukanlah sekedar masalah teknis anggaran atau kendala dilapangan. Jika ditarik akar masalahnya, ini akibat dari sistem kapitalistik. Bertahun-tahun masyarakat dipaksa turut bayar pajak dan menggaji para pejabat, bukan? Namun ternyata tidak semua rakyat dapat diperhatikan dan diurusi sebagaimana mestinya. Sehingga sistem kapitalistik haruslah diganti dengan sistem ideal yakni sistem yang datangnya dari Allah SWT.
Solusi dalam sistem Islam bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan perubahan paradigma dan tata kelola yang berbasis pada ketakwaan dan pelayanan publik. Negara yang menerapkan Islam Kaffah tidak akan menunggu jatuhnya korban dijalan berlubang atau hangusnya rumah warga karena damkar yang terlambat. Negara akan hadir lebih cepat dan tanggap, karena setiap jengkal jalan yang rusak dan setiap keterlambatan armada damkar akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT.
Wallahu a’alam bishshawab
