Oleh : Anne, Ciparay Kab. Bandung.
Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 22 Januari 2026. Pemerintah Amerika membentuk "Board of Peace". Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional. Sayangnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut serta (anggota) "Dewan Perdamaian" bentukan Presiden Amerika Serikat ini. Menurut Presiden Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam badan ini "benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza". Sementara itu, pengamat hubungan internasional, menilai Indonesia akan memiliki peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina, asalkan punya agenda yang jelas. Tanpa itu, hanya akan jadi "antek asing". (www.bbc.com)
Board Of Peace adalah bentuk lain hubungan International ala negara kapitalis. Setiap lembaga atau dewan yang mereka bentuk, entah itu PBB, NATO, atau kini Board of Peace. Sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni melanggeng pengaruh ideologi kapitasme, mengamankan kepentingan, dan menjadi polisi dunia. Sebelum membahas konsep perdamaiannya, pembentukan organisasi ini saja sudah sangat mencurigakan. Mulai dari susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat sang penjajah besar dengan invansi, kudeta, dan penghancuran negeri-negeri muslim, hingga dalam piagamnya saja disebutkan Donald Trump akan menjabat sebagai ketua seumur hidup. Dewan yang katanya membawa damai, tapi isinya malah bikin dahi mengkerut.
Kecurigaan itu akhirnya terkonfirmasi saat Kushner (menantu) Presiden Amerika ini mempresentasikan "New Gaza" sebuah proyek rekontruksi dari nol wilayah Palestina yang hancur. Masa iya, "Dewan Perdamaian" tetapi solusinya malah bikin proyek properti di atas penderitaan orang lain, di atas makam para syuhada Gaza. Sungguh, ini merupakan akal-akalan dunia Barat. Perdamaian yang mereka maksud adalah kedamaian bagi penjajah. Mengubah Gaza menjadi proyek ekonomi adalah cara halus untuk menormalisasi penjajahan.
Teranglah sudah, sistem internasional yang dibangun oleh dunia Barat saat ini, yang mana merupakan sebuah sistem yang dilahirkan dari akal sekuler kapitalisme, memisahkan agama dari kehidupan. Sistem ini, meski mengklaim membawa perdamaian dan keadilan, pada hakikatnya adalah sistem yang rapuh. Karena ia, berdiri di atas fondasi kepentingan nasional yang sempit, hegemoni kapitalis, dan keseimbangan kekuatan yang penuh intrik. Setiap proyek yang mereka gadangkan hanyalah perpanjangan tangan kolonialisme.
Board of Peace bukanlah jawaban perdamaian untuk Palestina, maupun dunia. Apalagi, dengan biaya keanggotaan yang fantastis. Dengan dana 17 triliun yang dibayarkan pemerintah untuk keanggotaan Board of Peace, Indonesia sebenarnya bisa membangun sekitar 37 Rumah Sakit Indonesia di Gaza, memberikan bantuan nyata bagi ribuan rakyat Palestina, alih-alih sekadar membayar kursi di sebuah organisasi buatan penjahat perang. Belum pula, fungsi dan dampaknya tidak jelas.
Islam tidak pernah mengajarkan berdamai dengan kedzaliman. Oleh karena itu, solusi Islam bukan rekonstruksi semu. Penjajahan di mana pun, termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Apalagi, dinaungan dewan-dewan internasional buatan kafir penjajah. Solusi pembebasan total bukanlah dengan negosiasi. Sejatinya, solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad di bawah kepemimpinan Khilafah.
Faktanya, sepanjang sejarah hanya pada era Khilafahlah kemuliaan Islam serta darah dan kehormatan kaum Muslim benar-benar terjaga. Pun, pada saat itu sejarah mencatat adanya "dewan perdamaian" yang benar-benar membawa kedamaian. Dimana, Sholahuddin al Ayyubi membangun dewan perdamaian dengan mendamaikan Mesir, Suriah, Irak, dan wilayah sekitarnya di bawah satu visi yakni membebaskan Al-Quds sebagai amanah bersama, bukan milik satu faksi atau dinasti. Hal itu, karena ia paham bahwa kekalahan umat Islam sebelum Perang Salib bukan disebabkan kurangnya pasukan, melainkan perpecahan. Dunia Islam saat itu terbelah oleh konflik mazhab, perebutan kekuasaan, dan loyalitas politik yang sempit.
Fakta-fakta ini membuktikan satu hal. Bahwasanya, Khilafah bukan sekadar simbol. la adalah institusi pemerintahan Islam global. Alhasil, di tengah ancaman global AS dan Barat yang makin meningkat atas Dunia Islam saat ini, maka Khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum Muslim. Board of Peace dan berbagai lembaga sejenis hanyalah cermin rapuhnya sistem global kapitalisme—ramai slogan, miskin keadilan. Islam, sebaliknya, menawarkan jalan yang utuh: keadilan sebagai fondasi, kesatuan sebagai kekuatan, dan kepemimpinan sebagai amanah. Dengan solusi Islam secara kaffah, perdamaian bukan ilusi politik, melainkan realitas yang melindungi martabat manusia.
Wallahu a'lam bish shawwab.
Tags
opini
