Oleh : Anggi Pujiasih
Belakangan ini, muncul rencana besar dari Amerika Serikat (AS) dan Israel terkait masa depan Jalur Gaza. Rencana itu diberi nama “New Gaza” — sebuah proyek pembangunan kembali wilayah Gaza pasca perang. Namun di balik wacana “pembangunan” dan “perdamaian”, terselip agenda politik yang sangat berbahaya bagi umat Islam.
"Kami akan sangat sukses di Gaza. Ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk disaksikan," kata Trump.
"Saya seorang profesional di bidang properti dan semuanya berkutat pada lokasi. Lihatlah lokasi ini di tepi laut. Lihatlah properti indah ini. Apa yang bisa diwujudkan bagi begitu banyak orang," ujarnya.
Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan "Dewan Perdamaian" yang digagas Presiden AS, Donald Trump, di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/01).(bbc.com)
Fakta-fakta menunjukkan bahwa niat AS dan Israel bukanlah perdamaian, melainkan penguasaan total atas Gaza. Salah satu menteri Israel bahkan secara terbuka menyerukan penghancuran seluruh Gaza dan pengusiran paksa warganya. Ini bukan sekadar ucapan emosional, tapi bagian dari strategi sistematis untuk menghapus keberadaan rakyat Palestina di tanah mereka sendiri.
Untuk memuluskan ambisi itu, AS meluncurkan dua langkah utama: pertama, proyek “New Gaza” yang digadang-gadang sebagai solusi pembangunan pascaperang; kedua, pembentukan “Dewan Perdamaian Gaza” (DPG). DPG ini dirancang sebagai alat kendali politik internasional atas Gaza, dengan melibatkan sejumlah negara Muslim yang “bersedia diajak bekerja sama”.
Namun, jangan tertipu oleh istilah “perdamaian”. Ini hanyalah topeng. Tujuan sebenarnya adalah mengesahkan pendudukan Israel dan memastikan Gaza tetap berada di bawah cengkeraman AS-Israel, bahkan setelah perang berakhir. Melalui DPG, AS ingin menciptakan ilusi bahwa dunia Islam ikut serta dalam “solusi”, padahal yang terjadi justru normalisasi terhadap kejahatan penjajahan.
Padahal, Gaza dan seluruh tanah Palestina adalah hak milik umat Islam. Sejarah mencatat bahwa wilayah ini telah lama menjadi bagian dari tanah Islam, sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab ra. Penjajahan Zionis sejak 1948 hingga kini adalah bentuk perampasan tanah yang nyata, disertai kekejaman, pembunuhan massal, dan upaya penghapusan identitas Islam.
Allah SWT dengan tegas melarang umat Islam memberikan loyalitas kepada negara kafir yang memusuhi agama-Nya. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung/pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin." (QS. Ali Imran: 28)
Maka, diam terhadap rencana New Gaza dan Dewan Perdamaian Gaza adalah bentuk pengkhianatan terhadap agama dan saudara seiman di Palestina. Umat Islam di seluruh dunia, terutama para penguasa negeri-negeri Muslim, wajib bersatu melawan makar AS-Israel ini. Tidak cukup hanya dengan kecaman atau bantuan kemanusiaan—yang dibutuhkan adalah sikap politik tegas dan perlawanan nyata.
Satu-satunya jalan keluar yang benar adalah menegakkan kembali Khilafah, sistem pemerintahan Islam yang mampu menyatukan umat, melindungi tanah suci, dan memimpin jihad untuk membebaskan Palestina. Partai-partai politik Islam harus menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini, bukan malah ikut dalam skema “perdamaian” yang merusak harga diri umat.
Gaza bukan tanah kosong yang bisa dibangun ulang sesuai keinginan penjajah. Gaza adalah darah, air mata, dan iman jutaan Muslim. Dan selama masih ada napas dalam dada umat Islam, perjuangan untuk membebaskannya tak akan pernah berhenti.
Harapan kita: Semoga kesadaran umat Islam bangkit, hati para pemimpinnya dilunakkan oleh Allah SWT, dan kebangkitan Islam segera datang untuk membebaskan Gaza, Palestina, dan seluruh tanah kaum Muslimin dari cengkeraman penjajah.
Wallahu a’lam bishawab.
Tags
opini
