By: Hasna Hanan
Lamongan (ANTARA) -
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Farah Damayanti menyebut sebanyak 75 calon siswa sudah direkrut dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kesiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMK Negeri Maritim Brondong.
"Kewenangan kami memang pada rekrutmen 75 calon siswa. Itu hasil koordinasi terakhir. Sudah kami rekrut dan diusulkan ke Gubernur," ujarnya saat dikonfirmasi di Lamongan, Jawa Timur, Senin.
Ia menjelaskan, seluruh calon siswa yang diusulkan berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Mereka terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel) pada jenjang SMA.
"Setiap rombel berisikan 25 siswa. Para calon siswa dijadwalkan mulai masuk pada tanggal 15 Juli mendatang," jelasnya.
Farah menilai, keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan pesisir Brondong sangat membantu untuk pemerataan pendidikan di wilayah setempat.
Menelisik dari Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif lintas kementerian yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama.
Program ini menyasar 5.400 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Tujuan utama program tersebut adalah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau boarding school.
Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. Kurikulum ini bakal diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Presiden Prabowo menunjuk Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009—2014, sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Kebijakan Sarat Kepentingan Politik Populis
Apa kabar pendidikan hari ini, apakah sudah bisa menghasilkan output generasi cemerlang yang akan menjadikan negeri ini maju dan independen dari cengkeraman penjajahan korporat perampok SDA dan terbebas dari hutang?, aspek sosial masyarakat sudahkah membawa kepada kesejahteraan dan minimnya kriminalitas? Dan masih banyak lagi kesemrawutan kebijakan yang hanya regulasi tapi minim solusi ujungnya rakyat jadi korban yang terdzolimi.
Program kebijakan baru ini Apakah akan lebih baik dengan yang sebelumnya seperti MBG lalu kemudian SR yang gratis ini?, dan Apa mungkin dalam sistem kapitalistik begini layanan gratis bisa berkualitas?, atau bahkan diprediksi sebaliknya akan menimbulkan problem baru generasi yang tidak ringan.
Pasalnya SR ini rencananya berupa boarding school/sekolah asrama. Maka akan membutuhkan SDM yang tidak sedikit dengan pengelolaan asrama atau boarding yang pasti double effort.
1. Aspek pendidikan formalnya terkait kurikulum dan kesiapan guru,
2. Juga aspek pengasuhan dalam asrama untuk anak usia remaja membutuhkan kepribadian pendidik dan pengasuhan yang baik, serta skill kompetensi yang khusus
Padahal di sekolah umum negeri dan swasta—baik yang berbentuk boarding maupun bukan dengan pembiayaan tidak murni gratis alias berbayar dan banyak pungutan, banyak muncul problematika pengasuhan dan pembinaan generasi.
Seperti kekerasan seksual, bulliying, pergaulan bebas, kekerasan, sampai menimbulkan kematian, belum lagi soal kualitas akademik yang jauh dari ideal akibat keterbatasan jumlah dan kualitas kepribadian tenaga pendidik, sistem penggajian upah guru, serta keterbatasan fasilitas pendidikan, dan lainnya
Inilah fakta ketika negara dengan sistem kapitalisme sekuler tidak memosisikan diri sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Yang terjadi pihak swasta oligarki serta penguasa dzolim yang akan memanfaatkan layanan publik seperti pendidikan ini sebagai komoditas ceruk penambang cuan dan lahan basah korupsi.
Maka jika negara dan pemerintah berniat tulus meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan untuk semua, solusinya tentu bukan membangun sekolah baru dengan label Sekolah Rakyat gratis khusus untuk anak keluarga miskin, tetapi dibutuhkan negara dengan pemerintahan ideal bukan pemerintah sistem sekuler, yang mana nantinya negara mampu memberikan layanan pendidikan gratis berkualitas unggul untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi antara kaya dan miskin.
Menjadikan pendidikan diterapkan dengan kurikulum sahih berdasarkan aqidah Islam yang mampu mencetak generasi berkepribadian Islam, berkarakter pemimpin-pejuang, salih dan muslih
Semua itu akan bisa terwujud ketika Islam sebagai sebuah ideologi atau mabda' diterapkan dalam kehidupan dan menjadikan hukum syari'at Islam sebagai hukum yang mengatur interaksi di tengah kehidupan mereka kaum muslimin.
Wallahu'alam bisshowab
