Oleh: Ummu Rafan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang. Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrem.
Prabowo menargetkan, 200 sekolah rakyat bisa dibangun tahun ini. Namun infrastruktur sekolah rakyat yang siap pakai untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini, baru sekitar 63-64 titik. Meski begitu, jumlah ini melebihi target Prabowo yang semula hanya berencana meresmikan 53 sekolah rakyat sebelum memasuki tahun ajaran baru. (Liputan6.com, Jakarta)
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menyampaikan dukungannya atas rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu di wilayah barat Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang. Inisiatif ini dihadirkan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan mereka yang berisiko putus sekolah. (Jumat, 23 Mei 2025)
Setelah program MBG/ Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas kebijakan presiden terpilih Prabowo-Gibran, kini terbitlah kebijakan terbaru yakni sekolah rakyat. Padahal program MBG saja masih belum benar-benar terealisasi dengan baik bahkan realita dilapangan nya justru semrawut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah bentuk kebijakan populis.
Menurut Pengamat politik Endiyah Puji Tristanti “Kebijakan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk generasi, yakni MBG masih menyisakan problem dalam implementasi sebab ketaksiapan sejak perancangan program. Kini, menyusul kebijakan populis jilid 2, yaitu SR gratis,” (Kamis,13-3-2025).
Dalam prediksinya, program SR ini akan berpotensi bernasib gelap sebagaimana MBG yang kini bergulir kasusnya dan sedang dilirik oleh KPK, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan klarifikasi.
Ini, menurutnya, seperti dikejar deadline. “Rancangan program serba semrawut, tetapi terburu-buru dipublikasikan kepada khalayak ramai,” tuturnya.
Bahkan, jelasnya, dalam draft RPJMN, sebenarnya ada program sekolah unggul yang saat ini belum ada kabarnya. “Tidak ada tercantum program Sekolah Rakyat gratis. Kita sebagai masyarakat merasa kepo dan “deg-degan” jadinya kan. [Ada] apalagi sajian berita dari pemerintah ini?” urainya.
Dalam kebijakan ini juga sangat rawan terjadi praktik korupsi, karena besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini
yakni sebesar Rp. 2,3 triliun jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025.
Karena dunia pendidikan bukanlah tempat yang aman dari korupsi. Nyatanya kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi di lingkungan pendidikan mencapai ratusan Milyar Rupiah bahkan hampir satu trilyun. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti maraknya pungli dan korupsi di lingkungan pendidikan.
Ubaid mengutip data milik Indonesia Corruption Watch 2015-2023. Ratusan kasus korupsi telah terjadi selama delapan tahun. ICW mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp.916 miliar.
Ia menekankan kasus korupsi di lingkungan pendidikan menjadi tidak sehat. "Pengelolaan pendidikan di Indonesia jadi lahan basah tidak pidana korupsi," kata Ubaid. Kasus korupsi yang terjadi di lingkup pendidikan ini tak dilakukan perorangan, tapi bersama-sama. "Jadi ada semacam jemaah alias persengkokolan," beber dia.
Praktik korupsi yang kian subur termasuk di dunia pendidikan saat ini dikarenakan tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme. Sistem yang melahirkan politik demokrasi dimana dalam parktiknya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dimana penguasa atau para pejabat terpilih adalah mereka yang bermodal kuat, baik modal sendiri atau “sponsor” dari para tuan pemilik modal besar.
Itulah mengapa berupaya sebisa mungkin membuat kebijakan yang dapat menghasilan keuntungan. Jangankan dana pendidikan, dana haji yang haikatnya ditujukan untuk kemuliaan saja mampu dimanfaatkan sebagai lahan korupsi.
Selain rawan terhadap praktik korupsi, keberadaan Sekolah Rakyat juga sejatinya tidak akan mampu menjawab tantangan yang sebenarnya. Sebab output dari model pendidikan yang berbayar saja seringkali mengecewakan apalagi kali ini pendidikan yang serba gratis akan seperti apa nanti bentuk hasil pendidikannya? Belum lagi kebijakan ini belum ditetapkan Inpresnya maka hal ini nampak terburu-buru. Padahal untuk mengurusi rakyat seharusnya direncanakan dengan matang.
Sekolah Rakyat ini juga diperuntukkan bagi siswa yang berada di keluarga miskin atau miskin ekstrem, ini mengakibatkan jurang yang semakin tinggi kesenjangan sosial. Sebab memisahkan dengan jelas sekolah si kaya dengan si miskin. Selain itu ini sama saja pemerintah baru saja mengkonfirmasi kegagalan mereka dalam mengurusi rakyatnya sebab masih banyak yang miskin dan putus sekolah.
Jika negara dan pemerintah berniat tulus meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan untuk semua, solusinya tentu bukan membangun sekolah baru dengan label Sekolah Rakyat gratis khusus untuk anak keluarga miskin.
Kita butuh negara dengan pemerintahan ideal, yaitu negara yang mampu memberikan layanan pendidikan gratis berkualitas unggul untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi antara kaya dan miskin. Pendidikan dengan kurikulum sahih yang manusiawi yang mampu mencetak generasi berkepribadian Islam.
Semua itu, sudah disiapkan oleh Islam dengan syariatnya yang sempurna dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya. Tinggal diadopsi, diterapkan oleh negara, dan dilaksanakan oleh pemerintah yang amanah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
