Nining Sarimanah
Bandung
Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menjadikan KB pria berupa vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial menuai kecaman. Pasalnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan Islam, agama yang mayoritas dianut bangsa Indonesia.
Adapun alasan Dedi menyampaikan idenya bermula dari temuannya, banyak keluarga prasejahtera ternyata banyak memiliki anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi (1/5/2025).
Wacana tersebut direspons penolakan dari MUI Jabar karena kebijakan itu dinilai salah kaprah. MUI telah menegaskan dalam fatwa MUI Tahun 2012 bahwa vasektomi hukumnya haram, kecuali ada pertimbangan darurat yang dibenarkan syariat, seperti diperkuat oleh dokter ahli.
Persoalan di atas, nyatanya bukan semata haramnya vasektomi dalam pandangan Islam, tetapi berkaitan dengan adanya pemahaman banyak anak berdampak pada kemiskinan, sehingga cara vasektomi menjadi syarat mendapatkan bansos.
Banyaknya anak menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, jelas salah besar. Hal ini bertentangan dengan anjuran Rasulullah saw. kepada umatnya untuk memiliki banyak anak.
Karena itu, kemiskinan yang terjadi hari ini disebabkan diterapkannya sistem sekuler kapitalis oleh penguasa. Sistem ini menjadikan kekayaan hanya berputar pada segelintir orang yang berakibat roda ekonomi tidak berputar seperti daya beli turun, usaha lesu bahkan bangkrut, PHK marak, hingga sulitnya mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya kehidupan masyarakat makin sulit.
Kapitalisme memberikan kebebasan tanpa batas bagi setiap individu memiliki apa pun tak terkecuali sumber daya alam yang hakikatnya milik umum. Dengan prinsip ini, orang yang memiliki modal besar saja yang mampu mengakses kekayaan alam, sementara mereka yang tidak memiliki modal justru terlempar ke dalam jurang kemiskinan.
Hal ini tampak bagaimana negara memfasilitasi perusahaan swasta, baik lokal maupun asing untuk menguasai kekayaan alam negeri ini secara legal lewat UU Minerba.
Padahal, faktanya dengan banyaknya eksploitasi tambang oleh swasta asing maupun lokal, taraf hidup warga sekitarnya tak kunjung lebih baik. Warga menjadi korban dari dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Dengan demikian, mengatasi kemiskinan dengan vasektomi tidak ada hubungannya. Negara seharusnya menjamin kebutuhan rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga sehingga terpenuhi kebutuhan pokok.
Negara pun, wajib menjamin tersedianya layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis juga berkualitas untuk seluruh rakyat.
Kebutuhan rakyat bisa terpenuhi jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara mandiri oleh negara. Namun, langkah ini hanya bisa terwujud jika negara menerapkan sistem Islam yang telah terbukti membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Di sisi lain, zalim jika negara memaksa warganya untuk membatasi kelahiran dengan alasan banyak anak penyebab kemiskinan. Pembatasan kelahiran berbeda dengan mengatur kelahiran dengan alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom, suntik, spiral/IUD yang memang dibolehkan dalam Islam dengan syarat tidak menimbulkan bahaya bagi pasutri dan tidak bersifat permanen.
Jelaslah, akar persoalan kemiskinan yang menjadi masalah bangsa ini, tiada lain adalah sistem yang berasal dari manusia, sekularisme kapitalisme. Sistem ini telah nyata membawa manusia pada penderitaan dan kesengsaraan.
Untuk itu, satu-satu jalan agar manusia terlepas dari keburukan sistem ini adalah kembali kepada aturan Allah, yaitu Islam. Sebab, Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Islam memiliki mekanisme yang khas dalam mengatasi masalah kemiskinan.
Tags
Opini
