Oleh : Ummu Zeyn
Pengangguran, nampaknya telah menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi indonesia, dan tidak kunjung usai. Jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Bahkan, seperti dilansir dari (Kompas.com),International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024.
Pengangguran muncul ketika jumlah pencari kerja yang ada secara relatif atau absolut lebih banyak dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Sehingga mengakibatkan sebagian pencari kerja tidak dapat diserap pasar kerja.
Tingginya pengangguran tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Bahkan pengangguran di negeri ini semakin menjadi-jadi dengan kebijakan yang mempermudah tenaga kerja asing masuk dan ikut bersaing. Sebagai implementasi sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan di negeri ini.
Padahal bekerja merupakan kunci utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa pangan, sandang, dan papan. Sementara itu dalam sistem kapitalisme biaya layanan kesehatan dan pendidikan harus ditanggung sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan dari bekerja juga digunakan untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut.
Maka bisa dibayangkan seandainya seorang pencari nafkah, yakni ayah menjadi pengangguran, maka istri dan anak-anaknya akan hidup merana. Bukan hanya hidup dalam kelaparan, tetapi mereka juga akan hidup dalam kebodohan dan rentan terhadap penyakit. Mirisnya, kondisi ini terjadi di negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah.
Disadari atau tidak sistem kapitalisme lah yang menjadi sumber persoalan angka pengangguran di negeri ini. Sistem kapitalisme merupakan sistem buatan manusia yang menghilangkan kewajiban negara sebagai pengatur urusan rakyat.
Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ada jaminan dari negara, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, pemberian pendidikan terbaik, pemberian pelatihan kemampuan bekerja, dan lain-lain secara gratis.
Sistem ini telah menjadikan negara hanya bertindak sebagai regulator yang menjadikan hampir seluruh aspek kehidupan dikuasai para korporat (pemilik modal). Alhasil, para pemilik modal dapat mengembangkan kekayaannya dengan melakukan usaha yang dinilai mendatangkan untung besar.
Para kapitalis dengan modalnya yang besar dilegalkan negara mengelola sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat. Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka.
Kalaupun para pemilik modal tersebut membutuhkan pekerjaan, para pekerja tersebut hanya digaji dengan upah minimum dan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab, pekerjaan yang disediakan hanya sebagai buruh atau pekerja kasar. Dengan demikian, sistem kapitalisme telah nyata menyumbang persoalan pengangguran di negeri ini.
Memulihkan kondisi pengangguran di negeri ini tentu bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, pemerintah dapat menguranginya dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang tegas guna menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pekerja, seperti membuat pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan agar para pekerja pribumi dapat bersaing dengan para pekerja asing.
Dilihat dari kacamata Islam, pemimpinlah yang bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat, seperti dalam hadis,
"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari).
Islam memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran dengan beberapa langkah diantaranya,
Pertama, negara menerapkan sistem pendidikan Islam. Negara membebaskan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai dengan potensinya. Negara harus memberi keahlian kepada rakyat, khususnya laki-laki yang berkewajiban untuk mencari pekerjaan.
Kedua, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk semua rakyat, khususnya laki-laki yang mau mencari pekerjaan.
Ketiga, pemerintah harus mewajibkan laki-laki untuk bekerja dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi laki-laki sehingga mengurangi persaingan tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki, kecuali pekerjaan yang mengharuskan dilakukan oleh perempuan.
Keempat, memanfaatkan sektor industri dengan baik dan tepat agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri. Karena itu, kekayaan alam harus dikelola langsung oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat.
Dengan beberapa langkah tersebut, setidaknya masalah pengangguran bisa diminimalisir dan teratasi.
Wallahu A'lam bi Ash-shawwab
Tags
Opini
