Oleh : Ummu Hilal el-Rumi
Baru berjalan beberapa bulan, program pemerintah melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah banyak menuai polemik. Kesan ketidaksiapan pemerintah dengan digulirkannya program ini nyata terbukti, bahkan saat wacana program ini dikampanyekan saat pemilu oleh paslon yang akhirnya menang, banyak pihak yang meragukan akan keberlanjutan program MBG ini berdasarkan rekam jejak program-program pemerintah yang ada sebelumnya. Gencar di awal tapi ujungnya tidak terlaksana sesuai harapan. Karena memang terlihat belum matang dari konsep awalnya, program populis ini digulirkan agar paslon RI-1 dipilih oleh rakyat. Sehingga wajar jika di tengah perjalanannya banyak menuai polemik dan kontroversi akibat ketidaksiapan program ini.
Salah satu polemik yang terkuak adalah pihak/ rekanan bisnis yang ada di wilayah Kalibata Jakarta yang ditunjuk untuk menyediakan MBG ini harus mengeluarkan modal pribadi terlebih dahulu hingga mencapai 1 milyar, tetapi tidak langsung cair dana dari pihak pemerintah untuk mereimburs dana yang sudah terpakai. Alhasil, dana pribadi dan tenaga yang sudah dikeluarkan tidak bisa langsung dicairkan sehingga pada akhirnya rekanan bisnis MBG ini tidak dilanjutkan karena modal dari pemerintah macet.
Masalah lain yang terjadi pada pelaksanaan program MBG ini, adanya pengurangan dana per porsi makan untuk siswa sekolah, yang awalnya Rp 15.000,- menjadi Rp 10.000,-. Untuk kondisi sekarang yang serba mahal, dana Rp 10.000,- belum bisa mencukupi kebutuhan gizi makan anak. Hal ini dikarenakan pemerintah sedang berpikir keras dari pos mana lagi didapatkan dana tambahan untuk menanggung biaya program MBG ini supaya tetap berlanjut.
Keracunan massal di salah satu sekolah di Tasikmalaya akibat dari menu program MBG ini tak luput dari pemberitaan, yang pada akhirnya pihak terkait melakukan investigasi atas kasus keracunan ini.
Polemik demi polemik yang terjadi dari program MBG ini menjadikan pihak pemerintah berbenah diri.
Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) mengungkapkan bahwa untuk selanjutnya dana MBG akan langsung disalurkan kepada rekanan bisnis terkait melalui virtual account, sehingga semua pihak yang terlibat dapat melihat langsung transaksi dana masuk dan keluar dari program ini.
Terlepas dari polemik MBG yang ada, sejatinya program ini tidak lebih penting dari pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dari pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Banyak rakyat yang notabene buruh pabrik yang di-PHK massal dari perusahaan, dan tidak tahu lagi harus bekerja di mana? Sementara kebutuhan hidup akan selalu ada dan semakin meningkat.
Di sinilah peran utama pemerintah/penguasa untuk melayani urusan rakyatnya supaya terpenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan dapat terjangkau dengan baik. Bukan bekerja untuk partainya atau golongan tertentu.
Program pemerintah yang ada pun hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya sekedar program yang asal-asalan yang akhirnya tidak berjalan sesuai harapan.
Seperti dalam Islam yang mana pemerintah sebagai pengurus umat berkewajiban untuk pemenuhan gizi seluruh masyarakatnya, bukan hanya untuk anak-anak sekolah, kuliah atau dewasa, bukan pula hanya untuk ibu hamil ataupun tidak, semua rata tidak ada diskriminasi. Karena dalam Islam tidak mungkin menyelesaikan masalah hanya sebagiannya saja, seperti program MBG yang hanya bersifat sementara dan terbatas.
Pemerintah Islam akan fokus dalam membenahi di sektor ekonomi. Menerapkan sistem ekonomi Islam yang mana pemerintah akan mengelola pos-pos anggaran dari berbagai sumber dengan adil dan merata sesuai porsinya. Menjadikan masyarakatnya sejahtera, sehingga tak ada kasus anak-anak kekurangan gizi. Karena Islam akan menjamin kesejahteraan masyarakat di dalamnya.
Wallahu a'lam
Tags
Opini
