Oleh: Ummu Rafan
Sungguh mengkhawatirkan, data dari International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024 (Kompas.com, 30/04/2025).
Ironisnya, justru para lulusan perguruan tinggi seperti sarjana dan diploma banyak yang menganggur. Kalaupun mereka bekerja, mereka banting setir menjadi pembantu rumah tangga, sopir, atau pramukantor demi kebutuhan hidup karena minimnya lapangan kerja formal dan maraknya PHK. (BBC.com, 30/04/2025)
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada 2014, jumlah penganggur bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi.
Secara angka absolut, lulusan SMA memang masih mendominasi jumlah pengangguran mencapai 2,51 juta orang pada 2023. Tapi para lulusan SMA cenderung lebih fleksibel. Banyak dari mereka yang langsung menyerap peluang di sektor informal atau pekerjaan teknis yang tak menuntut ijazah tinggi.
Gagalnya Sistem
Kondisi ini tentu saja mencerminkan kegagalan sistem dalam menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah hari ini hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus urusan rakyat. Lapangan pekerjaan diserahkan kepada pihak swasta dan investor asing, seolah rakyat bukan tanggung jawab negara. Kran investasi asing terus dibuka lebar-lebar dengan harapan menciptakan lapangan pekerjaan, padahal justru membuat negara makin bergantung pada kapitalis global.
Di bawah UU Cipta Kerja, investor asing sangat dimanjakan melalui berbagai insentif seperti tax amnesty, sementara rakyat sendiri dibebani pajak yang terus naik. UU liberal yang disahkan memudahkan korporat menguasai sumber daya alam dan energi (SDAE) Indonesia. Mereka meraup keuntungan besar, sedangkan rakyat hanya mendapat limbah dan penderitaan. Negara seolah rela menyerahkan kekayaan alam kepada asing demi keuntungan sesaat.
Kemiskinan Terstruktur
Sistem kapitalisme hari ini telah menjadikan negara tunduk pada korporat. Akses rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan semakin sulit. Lulusan perguruan tinggi pun tidak mendapatkan tempat yang layak di dunia kerja. Pemerintah berlepas tangan dan lagi-lagi rakyat lah yang dikorbankan. Sementara asing dan elite kapitalis makin kaya, rakyat terus dalam kemiskinan struktural. Ini adalah hasil dari kongkalikong antara kekuasaan dengan para pemilik modal.
Pengkhianatan Amanah Kepemimpinan
Memberikan pengelolaan urusan rakyat kepada pihak asing ibarat menyerahka anak kepada orang asing yang tidak tahu bagaimana cara mendidiknya. Ini bukan hanya kelalaian, tetapi bentuk nyata sebuah pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.
Sistem kapitalisme demokrasi telah menjadikan para penguasa nya sebagai pelayan kepentingan segelintir elite, bukan pelayan umat. Kepemimpinan yang dijalankan tanpa tanggung jawab akidah.
Islam hadir dengan paradigma yang sangat berbeda. Kepemimpinan Islam bersumber dari akidah yang kuat. Seorang khalifah bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala.
Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. bersabda yang artinya: "imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).
Maka dengan adanya kesadaran ini, penguasa Islam tidak akan menyerahkan SDA kepada pihak asing maupun swasta.
SDA Dikelola Negara untuk Kemaslahatan Rakyat
Dalam sistem Khilafah, kekayaan alam dikelola langsung oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Negara membuka lapangan kerja yang sangat luas mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri, hingga pertambangan.
Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang beriman, amanah, dan terampil, bukan yang dieksploitasi dengan upah rendah seperti dalam sistem kapitalisme hari ini.
Kesejahteraan dalam Islam bukan sekedar slogan, tetapi terwujud karena sistemnya dibangun di atas ketakwaan. Ketika negara dan rakyatnya tunduk kepada syariat, maka berkah dari langit dan bumi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. sebagaimana firman-Nya:
"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi... "(TQS. A-A'raf: 96)
Maka sudah saatnya kita meninggalkan kapitalisme yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Hanya dengan kembali pada Islam kaffah, dengan penerapan sistem Khilafah, pengangguran struktural dan ketimpangan sosial bisa diselesaikan secara tuntas. Inilah solusi nyata dan ideologis yang dibutuhkan oleh generasi hari ini untuk menyongsong masa depan yang cemerlang.
_Wallahu a'lam bishshawab._
Tags
Opini
