Oleh : Imanta
(Aktivis Dakwah Kampus)
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan selama bulan Ramadan khususnya dalam menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah. Kebijakan yang telah diambil di antaranya penetapan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hingga diskon tiket mudik. Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pun memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman dan stabilitas harga bahan pokok terus dipantau secara ketat oleh pemerintah. Dia juga menyampaikan bahwa harga-harga komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, dan daging tetap stabil. Bahkan, harga cabai rawit yang sempat naik telah mulai menunjukkan penurunan.
Menghadapi arus mudik Lebaran, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Dia juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen.
Sementara itu, dari unggahan sosial media Sekretaris Kabinet dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran, sudah ada tujuh kebijakan yang diambil untuk membantu masyarakat menghadapi Lebaran, antara lain: 7 Kebijakan Pemerintah saat Ramadan 2025 (1) THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. (2) Pada tahun ini, pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap para pengemudi dan kurir online, yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya. (3) Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Negara. (4) Penurunan harga tiket pesawat dalam negeri yang mencapai 13-14 persen. Ini berlaku untuk periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025. (5) Menurunkan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas jalur mudik selama dua minggu. (6) Penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen sesuai tanggal yang ditentukan. (7) Program mudik gratis dari beberapa kementerian/lembaga, dan diskon tarif paket internet hingga 50%, berkat kerjasama pemerintah bersama penyelenggara layanan telekomunikasi seluler.
Buruknya pengelolaan transportasi tidak terlepas dari persoalan mudik. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan tools yang digunakan dalam tata kelolanya berlandaskan sistem sekulerisme-kapitalisme. Dalam hal ini, transportasi tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan yang wajib dikelola dengan baik oleh negara, melainkan dialihkan kepada prinsip manfaat dan keuntungan yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Negara berperan sebagai regulator yang lebih mengutamakan kepentingan para penguasa dibanding kemaslahatan dan keselamatan Masyarakat. Dalam hal ini, kualitas terbaik dari transportasi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang dapat membayar lebih. Sedangkan Masyarakat tak mampu atau menengah ke bawah akan menggunakan transportasi umum seadanya dan harus menghadapi berbagai kendala termasuk keamanan dan kenyamanan perjalanan. Sementara ketidak layakan dan ketimpangan infrastruktur serta tidak meratanya Pembangunan, membuat Masyarakat harus ikhtiar mencukpi kebutuhan serta merantau di daerah perkotaan. Sehingga tradisi mudik setiap tahunnya begitu marak dengan kembalinya para perantau ke daerah perkotaan.
Transportasi merupakan public yang harus dikelola Masyarakat luas, tidak boleh dijadikan ajang komersialisasi demi mendapat keuntungan pihak tertentu. Dalam hal ini negara bertanggung jawab penuh terhadap tata kelolanya, bukan pihak swasta. Dikarenakan, dalam Islam pembangungan dan keamanan merupakan hak Masyarakat yang harus diurus oleh negara degan sebaik-baiknya. Negara harus memastikan fasilitas yang memadai, aman, sert nyaman dinikmati secara merata oleh Masyarakat. Infrastruktur juga harus dibangun secara merata bukan hanya I daerah perkotaan melainkan juga di daerah pedesaan dan pelosok. Sehingga, Masyarakat tidak bersusah payah menggantungkan hidupnya di daerah perkotaan, ekonomi akan merata, serta peluang usaha akan meningkat.
Negara berlandaskan sistem Islam akan menciptakan usaha yang kondusif dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Negara menjadi kontrol utama, hingga nantinya fasilitas dapat dinikmati oleh rakyat sesuai dengan kebutuhan. Tata Kelola keuangan negara juga harus diperhatikan dalam hal ini. Jika terdapat dana di Baitul maal maka wajib dibiayai dari dana tersebut, namun jika tidak mencukupi maka negara wajib membiayai dengan memungut pajak (dharibah) dari rakyat. Jika pemungutan memakan waktu yang lama sedangkan Pembangunan harus segera dilakukan, maka negara boleh meminjam kepada pihak lain dan pinjaman tersebut akan dibayarkan dari dana dharibah yang ditarik. Pinjaman tidak bole mengandung riba.
Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra, bahwa Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama, bersabda:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]
“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]
Penerapan aturan Islam dalam hal infrastruktur, transportasi, dan keamanan tersebut akan menjadikan perjalanan terhindar dari berbagai meacam risiko, kecelakaan, dan terjamin dalam hal fasilitas dan keamanan.
Refrensi :
https://nasional.sindonews.com/read/1546345/15/7-kebijakan-pemerintah-selama-ramadan-thr-hingga-diskon-tiket-mudik-1742630596?showpage=all
Tags
Opini
