 |
| Foto: detik.com |
Oleh: Hasriyana, S.Pd.
(Pemerhati Sosial Asal Konawe)
Kasus penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sampai saat ini belum ada akhirnya. Bagaimana tidak, warga sipil yang identitasnya dua bersaudara yang berasal dari Sulawesi Tenggara menjadi korban kelompok kriminal bersenjata. Dengan bertambah banyaknya korban yang berjatuhan, negara dalam hal ini pemerintah rupanya belum bisa mengambil keputusan tegas terhadap KKB.
Sebagaimana dikutip dari Telisik, 11-04-2025, dua warga asal Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menjadi korban serangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan. Dua warga yang menjadi korban merupakan kakak dan adik, Yuda dan Riki. Mereka diketahui merantau ke Papua Pegunungan untuk bekerja sebagai pendulang emas. Yuda tewas dalam insiden ini, sementara Riki belum diketahui keberadaannya. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh sepupu korban, Dede, yang mengaku mendapat informasi resmi dari otoritas terkait di Papua dan langsung melakukan verifikasi.
Menurut Dede, pihak kepolisian, termasuk Kapolda Sultra dan Kapolda Papua, telah berkomunikasi terkait proses pemulangan jenazah. Saat ini, keluarga korban di Desa Puday menanti kedatangan jenazah. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga, dengan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan doa dan dukungan moral.
Menilik hal tersebut kekerasan yang terjadi di Papua sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan duduk bersama dan kemudian berdialog hingga menentukan satu titik kesimpulan. Karena pada faktanya meskipun pemerintah dan aparat telah mengubah pendekatan operasi keamanan menjadi kesejahteraan, nyatanya hal ini tidak menunjukkan bahwa solusi inilah yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan Papua.
Selain itu, dengan hanya mengubah pendekatan seperti yang dilakukan pemerintah justru seolah menampakkan sikap kurang tegasnya pemerintah mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Sehingga jangan salahkan rakyat jika berpikir, apakah pemerintah takut ataukah memang kelompok bersenjata sengaja dipelihara karena ada kepentingan pihak tertentu?
Pun banyaknya korban yang berjatuhan akibat penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua bukan kali pertama terjadi. Menjadi fakta bahwa pemerintah seharusnya menetapkan mereka sebagai kelompok teroris yang mesti segera diatasi.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun telah mendesak pemerintah menetapkan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme menyusul pembantaian 8 pekerja proyek tower PT Palapa Timur Telematika (PTT). Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyatakan, LPSK mengutuk keras berulangnya peristiwa kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa di Distrik Beoga Kabupaten Puncak, Papua, Selasa itu (Sindonews, 01-03-2022).
Berbeda dengan sistem Islam, yang mana jika terdapat kasus seperti yang terjadi di Papua jelas akan segera dibereskan, sebab hal itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap negara dan aksinya jelas meresahkan warga serta menganggu keamanan dalam negeri.
Dalam Islam terhadap pelaku pembangkangan maka Islam menetapkan bahwa mereka diperangi. Hanya saja sebelum diperangi, mereka akan disadarkan terlebih dulu. Hal itu dilakukan dengan cara khalifah mengirim utusan kepada mereka. Jika mereka kembali, mereka dibiarkan. Tetapi jika tidak, mereka harus diperangi sampai menyerah dan menyesali perbuatannya.
Ditambah lagi syariat telah jelas mengharamkan membunuh jiwa yang tidak berdosa. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”
Dengan demikian, tidak mudah menyelesaikan persoalan Papua jika pemerintah belum memiliki ketegasan sikap dalam menyelesaikan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Karena itu, rakyat menunggu segera ketegasan pemerintah dalam menangani dan memberesakan masalah di Papua. Karena sungguh pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya yang mana tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Wallahu a’lam.
