Oleh Nia Yuniati
Luapan protes rakyat atas kebijakan pemerintah memicu aksi demo Indonesia Gelap yang dimotori oleh kalangan mahasiswa di berbagai daerah. Mereka memberikan beberapa tuntunan kepada pemerintah. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda sehingga khawatir nasib rakyat Indonesia di masa mendatang (Indonesia gelap).
Aksi Indonesia gelap terjadi hampir sepekan mulai dari Senin 17 Pebruari hingga Jum'at 21 Pebruari 2025 lalu, aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta namun terjadi juga disejumlah daerah melakukan aksi yang sama.
Dikutip dari BBC news Indonesia (21/2/25) sejumlah pengamat menilai aksi demonstrasi mahasiswa merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang semestinya disuarakan oleh DPR. Menurut Sosiolog dari UGM Heru Nugroho, kekecewaan itu mulai dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kasus gas elpiji 3 kg dan pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementrian.
"Pendidikan dan kesehatan itu semua mengenai hajat hidup orang banyak", ujar Heru. Ia juga meyakini aksi demonstrasi seperti ini akan membesar apabila tidak ada perubahan di dalam kebijakan pemerintah.
Sebagaimana aksi sebelumnya, tuntutan yang disampaikan ingin diselesaikan dengan solusi praktis seperti masalah kenaikan harga kebutuhan pokok, mahasiswa menuntut agar harga bahan pokok diturunkan, masalah pendidikan yang mahal, mahasiswa menuntut agar biaya pendidikan murah dan gratis.
Tuntutan-tuntutan ini apabila kita pikirkan secara mendalam tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Adanya kebijakan yang tidak pro rakyat dan bahkan merugikan rakyat tidak akan muncul kecuali ada Undang-Undang yang mengaturnya, yang dibuat akan mengikuti sistem politik. Sistem politik yang dipilih negeri ini adalah sistem politik Demokrasi, dimana manusia diberi kedaulatan hukum untuk membuat aturan. Manusia bersepakat atas sebuah aturan yang akan diterapkan.
Sistem politik demokrasi ini batil karena umat Islam telah menyekutukan Allah SWT satu-satunya zat yang berhak mengatur manusia. Pada prakteknya sistem demokrasi ini menyesatkan masyarakat pasalnya rakyat tidak berkuasa secara mutlak, kekuasaan berada di tangan pemimpin negara meskipun ada parlemen yang diklaim sebagai wakil rakyat tetap saja aturan yang disahkan berasal dari pengkajian pemerintah.
Mahasiswa sudah seharusnya melek politik dan kritis, namun mahasiswa juga harus memberikan solusi yang benar.
Kesadaran politik yang benar akan membuat mahasiswa mampu memberikan solusi yang syar'i yang hanya berasal dari Islam. Sistem politik Islam mengatur kedaulatan di tangan syara, kekuasaan milik umat, wajib mengangkat satu khalifah dan hanya khalifahlah yang berhak mentabani atau mengadopsi hukum-hukum syara.
Untuk itu pemuda seharusnya bergabung bersama kelompok dakwah ideolagi agar dapat mengawal perubahan sesuai contoh Rasulullah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
