Oleh: Hj. Sopiah
Pada tanggal 1 Oktober 2024 telah dilantik anggota DPR, DPD dan MPR RI untuk masa jabatan 2024-2029. Mayoritas anggota DPR terpilih adalah anggota lama dan sebagiannya yang memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan penguasa. Hal ini mengindikasikan bahwa suara rakyat hanyalah sekedar penggembira pesta demokrasi, dan pemilik hajatan politik demokrasinya adalah penguasa. Inilah yang dinamakan politik dinasti, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang terpilih tersebut tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat.
Alih-alih menjadi wakil rakyat yang tugasnya adalah melayani rakyat justru faktanya para anggota dewan malah sibuk dengan kepentingan pribadi dan golongan, mereka tidak disiplin dalam memberikan partisipasi dan masukan dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Kinerja seperti ini hanyalah bagi-bagi kekuasaan dan bancakan uang negara. Ini merupakan sinyal buruk bagi masa depan aspirasi rakyat. Dapat terlihat dengan lahirnya keputusan-keputusan yang memberatkan rakyat dan para wakil rakyat hanya bekerja demi uang, fasilitas dan tunjangan. Inilah potret nyata tegaknya sistem demokrasi yang menjadi wadah bagi penerapan ideologi sekuler kapitalisme.
Hal ini tentu jauh berbeda dengan kondisi apabila tata kelola negara dengan menerapkan sistem Islam, yakni Khilafah. Dalam khilafah, ada struktur bernama Majelis Umat yang mewakili umat dalam melakukan muhasabah (kontrol dan koreksi) kepada penguasa dan para pejabat pemerintahan dan syura (musyawarah) serta menjadi rujukan khalifah dalam berbagai urusan. Orang-orang yang terpilih sebagai anggota majelis umat merupakan orang yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi, bukan orang yang memiliki kepentingan pribadi/golongan seperti di sistem demokrasi saat ini. Semua bekerja dengan landasan amar makruf nahi mungkar dan berkhidmat sepenuhnya untuk kepentingan umat. Sehingga fungsi wakil rakyat benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat dan kesejahteraan akan tercipta dalam kehidupan ini.
Dengan demikian solusi untuk mengatasi masalah politik dinasti saat ini harus dengan revolusi sistematis. Tidak cukup hanya dengan adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif yakni mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam dalam naungan daulah Islamiyah.
Wallahu’alam bishowab.
