By : *Ummu Aqsha
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa kabinet gemuk yang diproyeksikan dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menambah nomenklatur kementerian akan lebih efektif sebab fokus kementerian akan menjadi lebih tersentral.
Meski demikian, dia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan untuk dilakukan penyesuaian.
Dia menyebut dengan penambahan kementerian maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.
Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.
Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut," kata Ibnu dalam siaran persnya, Rabu.
Untuk diketahui, wacana yang beredar menyebutkan jajaran kementerian yang akan mendampingi pemerintahan Prabowo-Gibran berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 34 kementerian.
Ibnu menilai, ke-44 posisi menteri itu harus diisi oleh kalangan profesional agar dapat memberikan kinerja yang nyata dalam membangun kementerian tersebut.
Tidak hanya dari kalangan profesional, tokoh dengan latar belakang partai politik juga layak dipilih sebagai menteri asalkan memiliki pengalaman profesional di bidang yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin.
Meski itu dari parpol tapi diharapkan parpol mengirimkan orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan amanah kementerian dan lembaga tersebut," kata Ibnu.
Ibnu melanjutkan, momentum tersebut juga harus dimanfaatkan oleh seluruh partai politik untuk merekomendasikan kader yang paling berkualitas untuk menjadi menteri.
Dengan demikian, masyarakat bisa menilai seberapa berhasil partai politik melakukan kaderisasi para kadernya menjadi tokoh yang berkualitas.
Pemerintahan Baru Kebijakan Baru
Presiden RI Joko Widodo menginginkan pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.
Dalam sambutannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua, sekaligus terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur. Presiden meminta agar mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih.
Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," kata Presiden Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta.
Presiden meminta kepada para menteri untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto agar transisi pemerintahan baru berjalan efektif.
Kepala Negara pun menekankan kebijakan atau regulasi baru tersebut harus segera diselesaikan terutama dalam mendukung program unggulan presiden terpilih.
Jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih. Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," kata Presiden Jokowi.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.
Di sela masa berkantor di IKN, Jokowi tetap akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sidang Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang akan digelar di istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jum'at (13/9), akan membahas transisi kepemimpinan dan sejumlah hal strategis.
Menurut AHY, sidang paripurna di IKN merupakan fase peralihan yang harus dikawal. "Sekarang sudah 12 September, menuju 20 Oktober itu tidak terlalu lama," tuturnya.
Dia mengatakan proses transisi itu perlu pengawalan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan lancar pada era presiden terpilih.
Kementrian Gemuk Utang
pun Numpuk
Banyaknya kementrian jelas membutuhkan banyak orang. Konsekuensinya kebutuhsn dana untuk gajih para mentri makin besar hal ini beresiko bertambahnya utang Negara dan naiknya pajak namun demikian jobdes tiap kementrian bisa jadi makin tidak jelas,bahkan besar kemungkinan akan tumpang tindih termasuk untuk membuat kebijakan, sehingga tidak efektit dan efisien. Juga ada resiko perbesar celah korupsi. Dan belum jaminan kepentingan rakyat makin menjadi perhatian. Hal ini terkait dengan sistem pemerintahan yang di anut yang justru banyak berpihak kepada para pemilik modal.
Oleh karena itu, di satu sisi banyak yang menaruh harapan besar pada rezim pemerintahan baru, juga pada DPR baru. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang pesimis, terutama kalangan muslim yang kritis. Pasalnya, pemerintahan baru, termasuk DPR baru, sudah pasti menjalankan sistem lama (status quo), yakni sistem demokrasi-sekuler kapitalisme. Sesungguhnya selain terbukti gagal, sistem ini pun jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sistem ini juga sudah pasti sulit diharapkan syariat Islam bisa diterapkan secara kafah. Nyatanya tanpa penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, bisa dipastikan tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri ini.
Faktanya, meski telah sering gonta-ganti rezim, keadaan negeri ini bukan tambah maju, tetapi malah makin mundur dan terpuruk. Rezim Jokowi yang sejak di periode pertama pemerintahannya (2014-2019) sudah digadang-gadang membawa harapan baru, toh hanya memberikan harapan semu, bahkan palsu. Justru pada masa rezim Jokowi segala sisi makin rusak. Hal itu terus berlanjut hingga periode kedua pemerintahannya (2019-2024).
Rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama. Apalagi rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo bakal mewarisi beban sangat berat dan segudang persoalan yang ditinggalkan rezim Jokowi, khususnya di bidang ekonomi. Di antaranya angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran dan PHK yang makin meningkat, pajak yang makin besar, daya beli masyarakat yang makin menurun, jumlah kelas menengah yang makin berkurang, beban pembayaran utang negara yang makin berat, penguasaan sumber daya alam milik rakyat oleh segelintir orang (asing dan aseng) yang makin tidak terkendali, beban ekonomi masyarakat yang makin besar, dsb.
Solusi Hanya pada Islam
Di dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi saw. bersabda, “Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada Hari Kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil.” (HR Ath-Thabarani).
Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka, serta tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum.
Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam di tengah masyarakat. Sebabnya, tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariat Islam. Oleh karena itulah, siapa pun penguasanya, jika ia tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, ia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik.” (Lihat: QS Al-Maidah [5]: 45 dan 47).
Di dalam Islam, kekuasaan harus diorientasikan untuk menegakkan Islam dan melayani berbagai kepentingan masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan semacam ini terwujud hanya dalam institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah Islam. Bukan dalam sistem pemerintahan yang antisyariat, baik sistem demokrasi ataupun yang lain.
Khilafah Islam akan mengatur berbagai urusan seluruh warga negaranya (muslim maupun nonmuslim) dengan syariat Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi.
Khalifah akan mengelola sumber daya alam milik rakyat (seperti tambang minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel, dll.) agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Khilafah tidak akan membiarkan sumber daya alam milik rakyat itu dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing.
Khilafah Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudûd untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat muslim maupun nonmuslim. Khilafah Islam pun akan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khilafah pula yang akan memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri, seperti di Palestina, Xinziang, Myanmar, dll.
Alhasil, mau tidak mau, jika bangsa ini ingin maju, sejahtera, adil, dan makmur, yang mereka butuhkan bukan sekadar rezim atau penguasa baru. Akan tetapi, yang mereka butuhkan sekaligus adalah sistem pemerintahan baru, yakni sistem pemerintahan Islam. Sebabnya jelas, sejahtera, adil, dan makmur hanya mungkin terwujud saat umat Islam mengamalkan dan menerapkan syariat Islam. Pengamalan dan penerapan syariat Islam secara kafah tentu merupakan wujud ketakwaan hakiki.
Pengamalan dan juga penerapan syariat Islam secara kafah inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah saw. saat mendirikan Negara Islam untuk pertama kalinya di Madinah. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya dengan hanya menegakkan Khilafah Islam yang juga hanya menerapkan syariat Islam.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []
Tags
Opini
