Oleh : Dian Yanuar
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Bencana banjir kini telah melanda sejumlah kota di berbagai daerah di negeri ini. Pada akhir November 2025 bencana banjir dan longsor terjadi di provinsi Aceh dan Sumatera sehingga mengakibatkan ribuan orang meninggal, ratusan orang hilang dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, sawah, kebun, bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya itu sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan perkantoran banyak yang mengalami kerusakan akibat dari bencana alam tersebut.
Kini banjir pun telah melanda provinsi Jakarta dan Jawa Barat, 22 rukun tetangga (RT) dan 5 ruas jalan di Jakarta terendam banjir (Kompas, Jakarta 13/01/2026), sedangkan di Jawa Barat tepatnya di Desa pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada hari Sabtu 24 Januari 2026 telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor, akibat dari peristiwa tersebut banyak rumah warga tertimbun oleh material longsor dan tujuh orang dinyatakan meninggal dunia (Antara, Bandung 24/01/2026).
Masalah banjir ini bukanlah hal yang baru, akan tetapi ini adalah masalah lama yang terus berulang ketika hujan ekstrim melanda, sejatinya bencana ini terjadi bukan sepenuhnya akibat dari faktor alam tetapi disini juga terdapat andil besar akibat ulah dari perbuatan manusia seperti pembalakan hutan secara masif dan ugal-ugalan sehingga tidak ada lagi yang bisa menampung air ketika curah hujan tinggi, selain itu kesalahan tata ruang dimana wilayah yang seharusnya menjadi tempat resapan air malah dijadikan sebagai tempat pemukiman (perumahan) atau tempat-tempat wisata, seperti cafe dan restoran yang hanya akan menguntungkan segelintir orang saja yaitu hanya untuk para pemilik modal.
Memang dalam sistem saat ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk menguntungkan sebagian orang saja, seperti kebijakan dalam tata kelola lahan yang tidak lagi memperhitungkan dampak lingkungan, atau pun perijinan pemerintah untuk membuka jutaan hektar hutan kepada swasta. Dalam sistem kapitalisme saat ini fungsi dan peran pemerintah sebagai penjaga dan pelindung masyarakat tidak bisa dirasakan, rakyat kecil hanya akan dijadikan sebagai tumbal atau korban dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Berbeda halnya dengan sistem Islam, dalam Islam setiap kebijakan yang diambil pasti akan memperhitungkan sisi positif dan negatifnya, kebijakan yang buatpun semata-mata tidak untuk meraih keuntungan akan tetapi kebijakan yang dibuat benar-benar hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat akan dijaga dan dilindungi hak-haknya oleh pemerintah, sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
