Oleh: Asa Asiyah
Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti tingginya angka putus sekolah di Kota Bogor. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, pada tahun 2024 terdapat 599 anak yang mengalami putus sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor 2025-2045 yang mengusung visi Kota Bogor sebagai kota sains berkelanjutan. Padahal pendidikan sendiri adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, sudah seharusnya pemerintah menyediakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan.
Hal ini tentu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok lain, sehingga pendidikan untuk anak prioritasnya menjadi tergeser. Selain itu meskipun Pemerintah menyediakan banyak sekali beasiswa atau sekolah gratis, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya dapat membantu masyarakat, karena pada kenyataannya yang gratis hanya SPP saja, sedangkan biaya lain seperti seragam, buku penunjang, biaya kegiatan dan lain sebagainya masih harus ditanggung oleh pribadi masing-masing.
Berbeda sekali dengan ketika sistem pemerintahan Islam diterapkan, saat itu pendidikan sangatlah dijunjung tinggi dan tersebar di seluruh negeri muslim. Tidak terbatas hanya pada masyarakat muslim tapi juga non-muslim, dan berasal dari seluruh penjuru negeri. Banyak sekali perantau yang datang untuk belajar disana. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem Islam sangatlah menghargai ilmu.
Sedangkan saat ini sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalis yang menjadikan materi sebagai asas utamanya, sehingga semua hal dilihat dari segi keuntungan yang didapatkan, tidak peduli itu halal atau tidak.
Maka sudah seharusnya kita beralih menjadi sistem Islam, karena dengannya masyarakat akan mendapatkan pendidikan yang layak.
Tags
Opini
