Oleh. Ilma Althafun Nuha
Saat ini, presiden Prabowo Subianto terus berupaya menurunkan besaran ONH (Ongkos Naik Haji) sembari membuat berbagai program di antaranya tawaran kepada pemerintah Arab untuk membuat kampung Indonesia, menurunkan biaya penanganan jemaah haji di Mekah dan Madinah, sehingga jemaah tidak perlu menginap di hotel mewah, jadi biaya yg dikeluarkan untuk haji tidak terlalu banyak.
Selain itu ada juga pemindahan pengurusan dana haji dari kementerian agama ke BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji).
Ada apa dibalik semua itu? Sekilas terlihat baik karena menurunkan besaran ONH, padahal bila ditelisik lebih dalam, pemindahan pengurusan dana haji ke BPKH adalah jelas mengarah pada kapitalisasi ibadah haji, nyatanya jemaah yg sudah mendaftar haji harus sudah bayar nyicil dari jauh-jauh hari agar terasa ringan, padahal dengan berangsurnya pembayaran sampai waktu yang lama dan bertele-tele serta tidak efisien karena agar dana haji digunakan oleh BPKH untuk investasi. Jelas orientasinya bisnis. Presiden sendiri yg bilang agar BPKH bisa berinvestasi lebih cerdas.
Sehingga saat tiba waktunya memberangkatkan jemaah haji yg seharusnya banyak kuotanya, menjadi terbatas dan hanya sedikit jemaah yang diberangkatkan karena dana hajinya sudah diinvestasikan ke yang lain. Selain itu fasilitas dan penanganannya pun dikurangi jadi lebih hemat. Sehingga ibadah haji yg didamba-dambakan khusyuk dan tenang malah menjadi beban mental dan psikis bagi jemaah haji karena ketidaknyamanan atas penanganan teknis maupun administrasi yg ribet dan tidak amanah pada rakyatnya.
Dalam kapitalisme ini negara yang seharusnya mengurus keperluan rakyat bagai induk dengan anankya malah sebaliknya, negara menjadi pengambil dana rakyat untuk berbisnis bagai penjual dengan pembeli. Jika rakyat ingin sehat harus bayar, ingin pendidikan bagus harus bayar, ingin aman harus bayar, ingin dipermudah hajinya harus bayar mahall.
Padahal berulang kali dijelaskan dalam Islam, penguasa adalah raa'in (pengurus rakyat), sehingga keperluan apapun yang dibutuhkan rakyat, negara akan selalu ada untuk membantu memudahkan segalanya, terlebih dalam urusan ibadah, penguasa yang takwa akan tau diri terhadap hak-hak Allah., dan hak-hak rakyatnya. Sehingga Islam menjamin penguasa yg amanah, jika tidak amanah dipecat.
Hal itu tidak akan ditemui pada sistem sekuler kapitalisme saat ini, karena hanya akan ditemui pada sistem khilafah Islam yg mewajibkan penguasa yang adil, amanah dan cakap dalam tugas dan perannya sesuai aturan Islam.
Khilafah akan mengatur penyelenggaraan ibadah haji dengan serius dan hati-hati, jangan sampai ada uang rakyat yang di otak-atik untuk kepentingan pribadi. Prinsip pelayanan bagi rakyat adalah sederhana dalam sistemnya, eksekusinya cepat, dan ditangani oleh orang yg profesional, sehingga melahirkan kepercayaan umat terhadap pemerintah.
Penetapan ONH pun akan sesuai biaya yg dibutuhkan secara riil berdasarkan jarak wilayah dan akomodasinya (sesuatu yang disediakan untuk kebutuhan), tidak ada visa haji karena dalam satu negara khilafah semua bersaudara dan berteman, tidak terhalang sekat nasionalisme seperti saat ini. Itulah yg terjadi jika sistem Islam yg digunakan dalam mengatur pemerintahan manusia. Allahu Akbar!.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
Tags
Opini
