Oleh; Arini
PT Pertamina (Persero) resmi mengubah harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Tak cuma Pertamina, badan usaha lain seperti Shell Indonesia, BP-AKR dan Vivo Energy Indonesia juga melakukan hal yang sama.
Namun, berbeda dengan BBM, harga produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) seperti 3 Kg, 5 Kg dan juga 12 Kg pada Januari 2025 ini.
Untuk penjualan LPG subsidi dan non subsidi di tingkat agen resmi Pertamina, harga LPG non subsidi mulai 1 Januari 2024 ini terpantau belum mengalami perubahan, terutama sejak 22 November 2023.
"Harga gas kecil (LPG 3 kg) Rp 22.000, gas 5,5 kg Rp 110.000, gas besar (12 kg) Rp 205.000 (per tabung)," ucap penjaga agen LPG Toko Hasan, Tangerang Selatan.
cnbcindonesia.com,(2/1/2025).
Mirisnya lagi, kenaikan dan kelangkaan si melon ini tidak terjadi sekali dua kali. Namun, mengapa pemerintah gagal menyediakan kebutuhan pokok akan gas yang murah dan mudah bagi masyarakat? Tampaknya, pemerintah tidak mampu mengatasi masalah persediaan gas, bahkan lebih parah lagi, para pemegang kebijakan seolah kalah dengan para mafia.
Ya untuk mendapatkan cuan.
Para mafia tentu hanya mengejar keuntungan pribadi. Alih-alih memikirkan nasib rakyat, mereka bahkan senang berpesta di tengah jeritan masyarakat. Bayangkan dalam kondisi masyarakat saat ini, di tengah sulitnya ekonomi tentunya menjadi dilema tersendiri bagi rakyat.
Pengaruh Kapitalisme
Masalah ini jelas tidak muncul begitu saja. Kapitalisme telah memproduksi pribadi-pribadi egois dan memenangkan para kapitalis sebagai penguasa, termasuk para pengusaha. Sekularisme sukses membuang aturan agama dari setiap diri kehidupan manusia, hingga menjadikan akal sebagai raja pemutus segalanya.
Dalam konteks ini, akal manusia dipakai untuk melakukan kecurangan dan membuat aturan yang malah melanggengkan kekuasaan para kapitalis. Materialisme juga telah mendorong manusia hanya memikirkan keuntungan materi. Akibatnya, pada seluruh kepengurusan rakyat, termasuk pengelolaan SDA, terjadi privatisasi, swastanisasi, hingga dikuasai oleh asing/swasta.
Segala kekacauan ini terjadi karena negara mengambil kapitalisme, ideologi yang hanya mengunggulkan kepentingan materi. Mereka hanya memikirkan kepentingan golongannya, alih-alih memikirkan kepentingan seluruh masyarakat.
Islam sebagai Pengurus
Islam mewajibkan negara menjalankan perannya sebagai pengurus kebutuhan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan satu saja masyarakat terlalaikan kebutuhannya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana penggembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini akan mendorong para pemimpin muslim untuk menjalankan amanah sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunah. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat, bukan hanya untuk sebagiannya. Dalam Islam, standar kesejahteraan adalah jika kebutuhan setiap individu sudah tercukupi, salah satunya adalah kebutuhan akan gas untuk keperluan rumah tangga.
Walhasil, negara wajib agar semua masyarakat bisa mendapatkan elpiji dengan harga murah dan cara yang mudah. Di antara beberapa cara Islam dalam memenuhi tuntutan ini adalah sebagai berikut.
Pertama, Islam mengatur harta milik umum berdasarkan hadis, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Negara memiliki hak untuk melakukan pengelolaan SDA, termasuk migas, serta melarang pihak asing/swasta melakukan swastanisasi SDA. Semua SDA akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan disimpan di baitulmal negara dan akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan aturan ini, negara secara tegas akan menutup pintu bagi mafia.
Kedua, dalam masalah distribusi, negara wajib menjamin sistem distribusi elpiji bisa sampai ke masyarakat dengan aman, jelas, mudah, dan singkat. Negara bisa memberikan gas secara gratis, negara bisa juga menjualnya secara murah atau sesuai harga pasar. Penerapan Islam secara menyeluruh ini akan mendorong setiap orang menjalankan kewajibannya sehingga tidak ada yang berani berbuat curang karena mereka paham bahwa kelak akan diminta pertanggungjawaban.
Apabila masih ada pihak-pihak yang nekat menjadi mafia, negara punya sistem sanksi yang tegas. Hukuman yang diberikan negara akan membuat para mafia itu takut dan insaf. Selain itu, sistem sanksi Islam akan membuat jera agar yang lain tidak berani melakukan kecurangan.
Ketiga, berkaitan dengan konsumsi, negara tidak akan membedakan harga. Siapa pun akan mendapatkan elpiji dengan harga yang sama. Tidak ada masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat lebih karena mereka tahu bahwa kebutuhan pokoknya pasti sudah terpenuhi.
Dengan demikian, hanya Islam yang mampu menyelesaikan masalah kelangkaan dengan sempurna. Islam dalam bingkai Khilafah akan menjaga dan mengatur semua kebutuhan masyarakat. Setiap keputusan negara akan dilaksanakan dengan patuh oleh masyarakat atas dorongan takwa, bukan materi.
Wallahu a'lam bish showab.
Tags
Opini
