Oleh. Ilma Althafun Nuha.
Puluhan peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam beberapa waktu terakhir ini terpaksa membuang susu hasil panen mereka. Hal itu lantaran pabrik atau industri pengolahan susu (IPS) membatasi kuota penerimaan pasokan susu dari para peternak dan pengepul susu itu, pada Jumat pagi, November 2024, sekitar pukul 08.00 WIB.
Salah seorang peternak dan pengepul susu sekaligus Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi (KSPM) Seruni, Boyolali, Sugianto mengemukakan yang dialami peternak dan pengepul susu di wilayah itu sama dengan yang dialami para peternak dan pengepul susu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ia menjelaskan koperasinya masuk di NSP Pasuruan, Jawa Timur yang memasok susu untuk salah satu IPS di Jakarta.
Sugianto mengungkapkan pembatasan kuota sebenarnya sudah dilakukan sejak sekitar September 2024 lalu. Berdasarkan informasi dari pihak pabrik atau IPS, membatasi kuota penerimaan pasokan susu dari kalangan peternak lokal itu karena alasan pemeliharaan mesin.
"Alasannya (pabrik atau IPS membatasi penerimaan pasokan susu) satu, maintenance mesin. Padahal tidak mungkin itu," ungkap Sugianto saat ditemui wartawan di sela-sela audiensi peternak dan pengepul susu dengan jajaran Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali.
Ia menduga pembatasan penerimaan pasokan susu oleh pabrik atau IPS itu lantaran ada kebijakan impor susu yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. "Indikasi yang terjadi di lapangan sekarang ini adalah karena keran impornya dibuka oleh Menteri Perdagangan," kata dia.
"Untuk memenuhi kebutuhan susu nasional pun kami sudah siap supply, walaupun kurang. Kasihan peternak kalau kami hari ini setop untuk masuk cooling, otomatis kalau dari peternak kami setop, lalu peternak mau jual susu ke mana?" ucap dia.
Koperasinya, ujar Sugianto, membawahi sekitar 800 peternak dapat memproduksi hingga 10 ton atau 10 ribu liter susu dalam sehari. Dalam kurun waktu sekita 2 minggu terakhir ini total susu yang terbuang mencapai 33 ton atau 33 ribu liter. Ia menyebut jika dihitung nilai kerugian yang ditanggung koperasinya mencapai ratusan juta rupiah. (Tempo.co)
Astaghfirullah... Nah dari fakta yang dipaparkan di atas sudah bisa ditebak sistem apa yang digunakan pemerintah sekarang, yups! sistem sekuler kapitalisme yang artinya hanya para pemilik modal(pengusaha raksasa) lah yang berkuasa di dunia ekonomi, sehingga para penguasa yang dibayar oleh para kapitalis(pemilik modal) untuk memuluskan ekonominya dengan mudah disetir oleh mereka. Mau tidak mau pemerintah hanya berpihak pada pemilik modal, bukan rakyat.
Tidak heran nasib peternak susu sapi di sistem kapitalisme ini banyak mengalami kerugian dan kesulitan dalam berkarya. Bayangkan, setiap hari mereka dapat menghasilkan 10 ton (10 ribu liter) susu dalam sehari, seandainya negara mau menampung hasilnya dan memfasilitasi kemudahan produksi susu tersebut, bukan tidak mungkin, negara bisa memenuhi kebutuhan susu nasional yang bermutu dan terjamin dari negara sendiri ketimbang susu impor yang belum terjamin kehalalan dan kualitasnya. Kalau benar begitu bisa jadi harga keju murah kan hehe...
Tapi faktanya hari ini pemerintah seperti tidak peduli dengan nasib rakyat, disaat rakyat punya karya sendiri dengan produksi susu melimpah ruah, pemerintah justru membuka keran impor sebanyak 80% sehingga membuat rakyat termenung heran kepada pemerintah. Alhasil, susu sebanyak itu yang tak terbendung dan umurnya yang singkat yakni hanya sehari setelah diperah akan basi jika tidak segera diolah, akhirnya harus dibuang percuma.
Hal serupa bukan hanya terjadi pada para peternak susu sapi saja, melainkan para petani dan para pekebun pun banyak mengalami kerugian seperti itu. Sebelumnya kita juga sering mendengar para pekebun yang membuang hasil buah/sayurnya dikarenakan harga jual yang sangat rendah saat panen raya, juga para petani yang kesulitan dalam bertani karena mahalnya biaya produksi, sehingga harga beras lokal yang mahal kalah saing dengan beras impor oleh negara, miris!
Semua itu jelas disebabkan oleh sistem kapitalisme yang digunakan pemerintah saat ini, negara hanya menjadi regulator(pengatur) dan fasilitator bagi para pemilik modal, bukan sebagai ra'in(pengurus) rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam yang jika diterapkan dalam bentuk negara akan mensejahterakan rakyat dan tidak merugikan rakyat sedikitpun, karena ajaran Islam mewajibkan kepada setiap orang yang menjadi penguasa/Khalifah untuk menjalankan tugasnya sebagai peri'ayah(pemelihara) urusan umat/rakyat dengan adil sesuai ketentuan syariat-Nya, bukan berdasarkan hawa nafsunya, serta mengancamnya dengan azab yang pedih jika tidak menjalankan tugas dengan benar. Bahkan Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan diantaranya dalam Shahih Muslim dari ‘Aisyah Ra.
أللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق علبه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم
Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, maka persulitlah ia. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, maka permudahlah ia. (HR Muslim).
Pemerintahan Islam akan memfasilitasi dan memudahkan para peternak, petani, pekebun dalam berkarya, menampung hasil panennya dan diolah secara mandiri oleh negara, sehingga produktivitas rakyatpun berkembang dan negara tidak perlu melakukan impor barang yang sudah melimpah di dalam negeri dari negara asing.
Jadi, hanya sistem Islam lah yang bisa kita harapkan keadilan dan kesejahteraannya ketimbang sistem kapitalisme yang jelas-jelas hanya menguntungkan oligarki(golongan pengusaha dan elit politik yang menguasai peraturan negara) dan menyengsarakan rakyat.
Sudah sepatutnya umat sadar kerusakan sistem saat ini dan beralih kepada sistem Islam dan memperjuangkannya agar diterapkan dalam bentuk negara khilafah Islamiyah.
Wallaahu a'lam bi ash-shawab.
Tags
Opini
