Oleh : Heni Lestari
Aliansi Penulis Rindu Islam
Presiden Joko Widodo memaparkan anggaran ketahanan pangan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 hanya sebesar Rp124,4 triliun.
Pengamat Pertanian Syaiful Bahari melihat bahwa nominal itu sama sekali tidak mencerminkan adanya perencanaan strategis untuk penguatan sektor pertanian nasional. Menurut Syaiful seharusnya pemerintah memperjelas apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan, apakah dengan jalan peningkatan produktivitas atau penguatan cadangan pangan nasional atau memperbesar bantuan pangan seperti yang terjadi di 2023-2024.
Sebagaimana diketahui, anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
(Media Indonesia. 16.08.2024. 15:40)
Indonesia merupakan negara agraris yang dalam repelita di era pemerintahan Soeharto. Mayoritas penduduk Indonesia adalah bertani. Banyak masyarakat yang mengandalkan biaya kehidupan sehari-harinya dari bertani. Baik menjadi buruh tani yang mengerjakan lahan pertanian orang lain. Maupun petani yang mempunyai lahan sendiri.
Seiring perkembangan jaman dan era keruntuhan Soeharto, masyarakat seperti terbebas dari belenggu tirani. Yang mana masa itu dinamakan era reformasi. Akibat kebebasan masyarakat dalam semua lini kehidupan, banyak terjadi alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Petani menjadi seorang yang tidak mempunyai kebebasan dalam sisi pertanian. Hal ini bisa kita lihat dari sisi :
1. Ketersediaan Benih
2. Ketersediaan pupuk
3. Jaminan pasar
4. Jaminan harga
5. Jaminan sistem perdagangan yang berkeadilan.
6. Derasnya produk produk pertanian dari negera lain yang masuk ke Indonesia dengan harga murah
Petani hanya motor penggerak yang tidak dipikirkan kesejahteraannya oleh negara.
Negara tidak bisa menyelesaikan problematikan pertanian baik dari hulu dan hilir.
Negara akan berdaulat ketika memiliki ketahanan pangan yang baik, karena persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang penting bagi negara.
Sementara negara tidak memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki sistem pertanian di negeri ini.
Minimnya sarana, prasarana baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan ke petani sangatlah rendah.
Sehingga produktifitas hasil pertanian sangat rendah.
Pemerintah yang memberi peluang cukup besar kepada para pemilik modal membuat mudahnya produk-produk pertanian dari negara lain masuk ke Indonesia. Hal ini semakin menambah keterpurukan petani kita.
Ketika sistem Islam tegak di seluruh negeri-negeri muslim maka khalifah akan menjadikan ketahanan pangan menjadi skala prioritas bagi kesejahteraan umat Islam. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan posisi sebagai negara adidaya yang menguasai ketahanan pangan.
Khalifah akan membuat kebijakan yang akan menguatkan petani melalui ketahanan pangan bahkan juga kedaulatan pangan.
Petani terlindungi dan terjamin hak hidupnya sehingga bisa optimal dalam produksi pertanian.
Waallahu A'lam bishshawab
Tags
Opini
