Oleh : Ade Irma
Kondisi perekonomian Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Belum juga selesai dengan meroketnya harga kebutuhan pokok, tarif tol naik, kesulitan mendapatkan pekerjaan, langka dan mahalnya harga beras. Kini rakyat Indonesia dibuat semakin sengsara dengan kebijakan pemerintah. Ya PPN naik lagi. Menambah kesengsaraan rakyat saat ini.
Dilansir dari situs tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan seluruh kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan kembali dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Hal itu juga termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipastikan naik menjadi 12 persen pada 2025.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menuturkan kenaikan tarif ini akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo. Sebab itu, kebijakan dan rancangan dari program Jokowi akan dilaksanakan pada pemerintahan berikutnya. “Pertama, tentu masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya adalah keberlanjutan, tentu kalau keberlanjutan program yang dicanangkan pemerintah dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN,” ucap Airlangga dalam acara media briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Kenaikan PPN ini tentu akan memberi dampak pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Daya beli yang turun tentu saja membuat tingkat konsumsi masyarakat semakin berkurang. Alih-alih dengan menaikkan PPN ini dapat menambah penerimaan negara, yang akan terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang akan semakin lambat.
Digenjotnya pemasukan negara dari sektor pajak menjadi ciri khas kebijakan negara demokrasi kapitalis sekuler. Akhirnya lagi-lagi rakyat sebagai objek pajak menjadi sasarannya. Sayangnya negara begitu getol menarik pajak dari rakyat, akan tetapi di sisi lain membuat kebijakan untuk menghapus pajak dari kaum pemilik modal. Misalnya membuat kebijakan tax amnesty, mengurangi pajak kendaraan mewah, dan lain-lain.
Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Didalam Islam Padahal dalam sistem Islam, pajak hanya dibebankan pada warga yang memiliki ekonomi lebih. Di saat kas Baitul Mal sudah terisi penuh, maka pajak itu pun akan dihentikan. Sistem Islam yang sempurna mendudukkan penguasa sebagai junnah (pelindung) dan ra’in (pengurus rakyat). Kekayaan alam merupakan sumber pendapatan negara serta milik seluruh rakyat, tidak boleh dijual atau dikuasai pada individu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
“Kaum Muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu air, rumput, dan api.” (HR Abu Daud)
Hasil dari pengelolaan kekayaan alam oleh negara secara langsung masuk ke dalam Baitul Mal pada pos kepemilikan umum. Hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, kemanaan, infrastruktur sehingga dapat diakses secara gratis dan memiliki kualitas yang mumpuni. Sehingga rakyat tidak akan sengsara dengan kebijakan pemerintah jika Islam yang diterapkan. Maka sudah selayaknya Islam memimpin dan umat Islam meningkatkan kapitalisme liberal yang nyata menyengsarakan rakyat.
Wallahu a'lam.
Tags
Opini
