Ummu Salman (Founder Grup Ibu Cinta Quran) |
Pembangunan infrastruktur yang paling dibutuhkan oleh banyak orang salah satunya adalah jalan yang memang menjadi akses bagi semua orang untuk saling berhubungan dan juga untuk mendistribusikan barang dan jasa.
Dengan dasar pemikiran ini pemerintah berlomba untuk membuat jalan yang menghubungkan antar daerah tetapi yang di buat berupa jalan tol yang katanya bebas hambatan. Di antaranya pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya yang tersambung pada Desember 2018, jalan tol Merak-Banyuwangi akan selesai akhir 2019, jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni - Terbangi Besar sepanjang 140 km juga akan resmi beroperasi pada Desember 2018. Sementara ruas Bakauheni-Palembang ditargetkan selesai pada pertengahan 2019.
Yang menjadi pertanyaan "Apakah memang suatu keberhasilan pembangunan ketika jalan - jalan tol itu dibuat?," Apakah jalan tol tersebut efektif untuk digunakan?" Juga "Bagaimana pembiayaan pembuatan jalan tol tersebut?"
Kalau kita cermati pengoperasian jalan tol merupakan jalan berbayar yang dihitung pembayarannya per/km jadi semakin panjang perjalanan jalan tol yang ditempuh akan semakin mahal juga pembayaran jalan tol yang harus dikeluarkan oleh para pengguna. Bukannya pembangunan infrastruktur oleh negara itu diperuntukkan untuk seluas luasnya memenuhi kebutuhan rakyatnya?
Ternyata kalau kita lihat siapa yang membiayai infrastruktur jalan tol yang dibangun saat ini ternyata menggunakan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang berbasis ribawi. Konsekuensinya harus segera dikembalikan secepatnya setelah beroperasinya jalan tersebut. Pada akhirnya keberadaan jalan tol ini bukan memudahkan rakyat tetapi semakin mencekik rakyat.
Menurut Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi berpandangan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Terdiri dari ribuan pulau. Jadi bila ingin mengintegrasikan seharusnya transportasinya memakai transportasi laut Sehingga merupakan kekeliruan penamaan tol laut karena laut merupakan jalan yang bebas hambatan tidak perlu bayar.
Masih menurut Faisal Basri bahwa pembangunan jalan tol untuk mempermudah logistik merupakan kesesatan berpikir karena logistik yang paling murah, efisien juga efektif untuk meningkatkan daya saing di Indonesia adalah transportasi laut. Logikanya kalau logistik diangkut memakai truk maksimal cuma 10 ton dan ongkosnya 10x lipat lebih mahal daripada menggunakan angkutan laut. (tribunnews.com, 31/12/2018)
Jadi kalau di kembalikan siapa yang paling diuntungkan dengan pembuatan jalan tol adalah kaum kapital. Bahkan negara asing yang membiayai pembangunan infrastruktur jalan lalu mengeruk keuntungan yang besar dengan beroperasinya jalan-jalan tol tersebut sedangkan rakyat dipaksa untuk menggunakan jalan tol dengan biaya yang tinggi karena tidak ada pilihan lain. Sebab jalan yang tidak berbayar banyak yang tidak layak untuk dilalui juga membutuhkan jarak tempuh yang panjang untuk menuju satu daerah ke daerah yang lain.
Infrastruktur adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu negara wajib membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri. Dasarnya dalam Islam adalah kaidah fiqh, “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (Suatu kewajibannya yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib). Maka dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang termasuk kategori milik umum harus di kelola oleh negara dan dibiayai dari dana milik umum, bisa juga dari dana milik negara tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain.
Sehingga yang namanya infrastruktur sejatinya untuk rakyat. Sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Serta kemudahan pelayanan dan di upayakan gratis. Merupakan rezim yang gagal bila infrastruktur diperuntukkan untuk mengeruk keuntungan dari rakyat oleh para pengusaha atau negara asing yang menjadi komprador penguasa.
