Oleh Eli Yulyani (Muslimah Peduli Umat)
Akhir-akhir ini seluruh perhatian rakyat Indonesia tertuju pada berita musibah yang terus menerus menimpa negeri ini. Bencana demi bencana datang bertubi-tubi hingga seluruh rakyat larut dalam kesedihan mendalam. Banyak dari mereka yang kehilangan harta dan jiwa. Oara korban yang meati berjibaku terus berupaya menata lagi kehidupan, yang entah sampai kapan akan pulih seperti semula.
Di kala rakyat merasakan keterpurukan menghadapi berbagai bencana, rakyat justru disuguhi kenaikan dolar yang menembus nilai 15ribu rupiah. Mirisnya bahkan diperkirakan akan mencapai niala 15200 rupiah di akhir tahun (CNN.Ind) yang mau tidak mau berdampak besar dalam kehidupan perekonomian. Meskipun sebagian besar rakyat tidaklah paham tentang melemah atau menguatnya dolar As terhadap rupiah, tapi rakyat jelas ikut terseret untuk merasakan dampak dari semuanya.
Tidaklah cukup sampai di situ. Di tengah tengah kesedihan juga kebingungan karena penderitaan rakyat yang masih belum pulih pasca bencana, pemerintah malah menyelenggarakan perhelatan akbar, Annual Meeting International Monetary Fund dan World Bank (IMF - WB)2018. Yang dihadiri 19.800 peserta dari 189 negara dan diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 1 triliun (Inews.Id).
Sementara janji-janji yang yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang terkena bencana, daerah NTB khususnya yang dijanjikan akan diberikan bantuan 50juta untuk setiap rumah yang rusak belum juga terealisasikan. Hal ini memicu kecemburuan rakyat pada pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, alih-alih membantu korban bencana dengan totalitas, malah menyelenggarakan perhelatan demi untuk pencitraan di mata dunia.
Tidaklah jauh dari perkiraan, salah satu hasil dari annual meeting tersebut adanya program pinjaman utang, seperti yang sudah ditawarkan oleh presiden bank pembangunan asia (ADB), Takehiko Nakoa yang menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar dolar As(15 triliun). Di samping program lain yang tentunya hanya menguntungkan segolongan orang saja. Hal ini tentunya akan menambah permasalahan baru bagi pemerintah dan rakyat yang sudah pasti menjadi tumbalnya.
Terlihat jelas bahwa pemerintah tidak bisa mengurusi segala problematika rakyat dengan baik. Posisi rakyat yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh saat menghadapi bencana, malah dinomorduakan dengan hal yang sama sekali tidak berpihak. Inilah potret penguasa yang tidak berkaca kepada syariat. Ia lupa bahwa tugasnya hanyalah menjadi penanggung jawab umat dan perisai yang mengayomi apa-apa yang dipimpinnya.
Hanya dalam pemerintahan Islamlah, rakyat akan merasakan kesejahteraan dan kenyamanan. Fungsi pemerintah/penguasa dalam Islam ditempatkan sebagai Ro'in (pengatur) dan juga sebagai Junnah (pelindung) tentu saja dengan penuh pertanggung jawaban kepada Rabb nya. Ini akan terwujud jika Islam dipahami sebagai agama dan pandangan hidup yang paripurna. Adanya untuk diterapkan dalam bingkai negara, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Adanya pemimpin yang begitu telaten dalam memimpin dan menguruai rakyatnya. Semua dilakukan karena titah Ilahi. Mereka berlaku amanah karena kelak di yaumil akhir akan dimintai pertanggung jawabannya. Wallahu a'lam.
