Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Pengasuh Grup Online BROWNIS
Palu masih menangis, Donggalapun masih merintih. Keduanya masih mengharapkan upaya yang maksimal dari pemerintah. Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, korban meninggal akibat gempa dan tsunami Palu-Donggala, Sulawesi Tengah menjadi 1.763 orang, 1.755 jenazah telah dimakamkan (Liputan6.com/7/10/2018).
Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa kian bertambah karena tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Fokus pencarian korban kini tertuju pada dua wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Balaroa dan Petobo, di Palu, dua wilayah yang terdampak Likuefaksi, di mana kondisi tanah berubah menjadi lumpur, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di dua wilayah ini. Di targetkan 11 Oktober sudah akan selesai (kompas.com,7/10/2018).
Kenyataannya, penderitaan saudara kita di Palu tidak jua membuka hati penguasa. Ferdinand Hutahaean, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat menyatakan kegeramannya terhadap fakta di lapangan para pengungsi dimintai KTP saat mau mengambil air mineral kemasan gelas. Padahal kondisi pengungsi yang ada di Lapangan Watulemo, depan Kantor Wali Kota Palu masih kesulitan mendapatkan air mineral (tribunwow.com,7/10/2018)
14 Hari Tanggap Darurat Bencana, Dimana Tanggungjawab Penguasa? Hingga kini Palu Donggala masih tak jelas nasibnya. Pemerintah nampak sibuk pencitraan tanpa aksi nyata untuk bantu Palu Donggala. Sebagaimana bencana Lombok, pemerintah tak mau menetapkan status bencana nasional sehingga punya legitimasi untuk membantu seadanya. Birokrasi yang tak pentingpun menjadi alat bagi pemerintah untuk kembali menyulitkan umat. Dan tak ada rasa risih di sisi lain dengan menggelontorkan trilyunan rupiah untuk biaya perhelatan IMF di Bali. Mengapa tak menyisihkan agenda yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan mengalihkannya kepada korban Palu? Mengapa tak berat ketika mengangkat gelas kesepakatan dengan para investor asing di atas derita dan luluh lantaknya Palu?
Sebetulnya saat ini adalah saat yang krusial di mana kita untuk bisa menilai seberapa pedulinya pemimpin kita merasakan penderitaan rakyatnya. Rakyat yang telah menempatkan kepercayaannya untuk dia mempimpin. Namun alih-alih penanggulangan yang cepat dan berkelanjutan, Kepemimpinan sekuler demokrasi kapitalis tak bisa diharapkan utk mengayomi umat. Karena fokus mereka kepentingan korporasi, bukan meninggalkan derita dan kemudian memperbaiki.
Keterlibatan asing membantu bencana Palu semakin memperkokoh dominasi mereka kepada negeri ini, karena tidak ada “free lunch” bagi Barat untuk negeri jajahannya. Umat butuh kepemimpinan islam yg ditegakkan untuk menjadi pengurus dan penjaga umat.
Sebagai perbandingan bagaimana cepatnya respon seorang khalifah , dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tak tinggal diam saat terjadi gempa bumi pada masa kepemimpinannya. Ia segera mengirim surat kepada seluruh wali negeri, "Amma ba'du, sesungguhnya gempa ini adalah teguran Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan saya telah memerintahkan kepada seluruh negeri untuk keluar pada hari tertentu, maka barangsiapa yang memiliki harta hendaklah bersedekah dengannya".
Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya:
“Katakanlah (Wahai Muhammad) : “Dia (Allah) Maha Berkuasa untuk mengirimkan adzab kepada kalian, dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan), dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebahagian yang lain”. [al-An’am/6 : 65].
Dari bencana ini kita bisa mengambil hikmah, bahwa negara harus totalitas hadir dalam kenyataan, sebagai periayah dan penghilang penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Karena amanah inilah yang sesungguhnya ada dipundak seorang pemimpin dan yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah.
Pemimpin yang baik adalah mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan yang lainnya.
Wallahu a' lam biashowwab.
