Oleh : Hasna Hanan
Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% pun tidak cukup dan masih berpotensi menyebabkan defisit dana jaminan sosial.
Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun.
Sementara itu di Kalteng Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suyuti Syamsul, menegaskan kebutuhan akan dokter saat ini masih banyak, sehingga apabila mengikuti rasio baru, setiap seribu penduduk, memerlukan satu orang dokter, sedangkan penduduk Kalteng saat ini berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa, maka diperlukan 2.700 dokter. Namun jumlah dokter hanya ada 800 orang, sehingga masih memerlukan sekitar 1.900 dokter lagi untuk mencapai ideal.
Dari beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa polemik persoalan kesehatan masih terus terjadi dan tidak terselesaikan dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam masalah kesehatan yang itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengurusinya, adanya iuran BPJS kesehatan saja sudah menunjukan lepas tangannya pemerintah dalam mengurusi kesehatan rakyatnya karena pengelolaan nya diserahkan kepada swasta dengan maksud meringankan beban rakyat untuk bisa mengakses kesehatan dengan biaya yang diatur oleh BPJS melalui tingkatan kelas, namun faktanya justru sekarang semakin mengalami defisit anggaran, dengan solusi akan menaikkan iuran sebesar 10% kepada rakyat.
Akan tetapi adanya BPJS tidak seiring sejalan dengan pemerataan tenaga kesehatan yang dibutuhkan rakyat seperti halnya diKalteng, karena kebanyakan tenaga kesehatan banyak terpusat di perkotaan dan minim dipelosok pedalaman dan itupun sangat kurang jumlahnya. Sungguh sangat miris melihat masih banyaknya persoalan kesehatan yang itu adalah hak rakyat yang menjadi kewajiban negara untuk mengurusinya bukan diberikan swasta.
Siatem Kapitalisme Tidak Mampu Mengurai Problem Kesehatan
Persoalan kesehatan hari ini menunjukkan bahwa sistem kapitalis sekuler tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik yang dibutuhkan rakyatnya.
Kepemimpinan sekuler menjadikan penguasa abai terhadap perannya sebagai raa’in. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator.
Persoalan kesehatan justru dikapitalisasi atau menjadi proyek industri untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan yang itu dibebankan pada rakyat .
Hal ini memberikan kepastian adanya narasi pemerintah soal anggaran kesehatan yang diprioritaskan dan upaya peningkatan standarisasi profesi kesehatan sejatinya memang bukan ditujukan melayani rakyat , melainkan demi untuk melayani kepentingan korporasi, dan ini terlihat jelas ada dalam target pemerintah seperti adanya standar internasional untuk pendidikan profesi, serta ketenagakerjaan di sektor kesehatan. Justru itu menjadi ladang kapitalisasi bisnis mereka dengan bentuk akreditasi yang membebani para tenaga kesehatan. Biaya kuliah tenaga medis (dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis) sudah sangat mahal, setelah lulus masih pula dibebani biaya untuk mengurus akreditasi. Wajar saja rasio jumlah dokter tidak kunjung mencapai standar. Ini disebabkan biaya kuliah yang sangat mahal dan masih ada keharusan membayar akreditasi.
Selain itu target negara yaitu Kesehatan Untuk Semua sebagaimana tema Hari Kesehatan Dunia 2023, namun pada faktanya kebijakan pemerintah justru membuat kesehatan makin mahal dan eksklusif hanya untuk kalangan berduit. Sedangkan rakyat miskin dan yang ada di seluruh pelosok negeri ini tidak menikmatinya. Ini adalah akibat penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis, bukan tanggung jawab negara terhadap rakyat, dan hal Ini sungguh berbeda dengan layanan kesehatan dalam sistem Islam.
Sistem Islam Solusi Persoalan Kesehatan
Sistem Islam dalam meriayah rakyat berdasarkan atas dalil syariat Islam, yang mewajibkan seorang pemimpin untuk mengurusi rakyatnya sebagaimana pengembala bukan justru mengambil keuntungan dan mempersulit bahkan menyengsarakan rakyatnya untuk mendapatkan layanan kesehatan ini adalah bentuk kedazliman yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Islam memosisikan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Hal ini berdasarkan hadis, “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).
Rasulullah saw. mencontohkan sebagai pemimpin umat Islam beliau menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat. Dari Jabir ra., ia berkata, “Rasulullah saw. pernah mengirim seorang dokter untuk Ubay bin Kaab.” (HR Muslim).
Mekanisme periayahan dalam Islam akan memastikan:
1. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dalam aspek tenaga kesehatan, yaitu meliputi kecukupan jumlahnya, sebaran yang merata, kualitasnya harus sesuai standar, dan ketersediaan pendidikan yang mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas secara gratis sehingga bisa dijangkau oleh semua orang.
2. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan jumlah yang mencukupi di semua jenjang (primer, sekunder, dan tersier), kelengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat untuk semua jenis penyakit yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Jika diperlukan, negara akan menyediakan rumah sakit keliling dan kapal rumah sakit untuk melayani rakyat di daerah pelosok dan terpencil.
3. Melakukan upaya preventif untuk mencegah rakyat sakit, yaitu dengan edukasi melalui sistem pendidikan dan informasi (i’lamiyah), vaksinasi, penerapan pola makan dan gaya hidup sehat ala Islam, penyediaan rumah dan lingkungan yang bersih dan sehat, penyediaan air bersih untuk konsumsi dan sanitasi, jaminan ketersediaan makanan dan minuman yang sehat bergizi, penyediaan alat dan tempat olahraga untuk rakyat, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan baik, penanaman toga di lingkungan permukiman, dan lain-lain.
4. Menyediakan kampus kesehatan, staf pengajar, laboratorium, dan fasilitas lainnya, membangun industri farmasi sehingga kebutuhan obat bisa dipenuhi secara mandiri, tidak perlu impor. Negara membiayai aktivitas penelitian di bidang kesehatan meski membutuhkan biaya besar.
Semua layanan tersebut disediakan negara secara gratis. Sumber pendanaannya dari baitulmal, terutama dari pos kepemilikan umum yang di antaranya meliputi hutan, laut, sungai, dan berbagai tambang. Negara mengelola pos ini secara amanah sesuai syariat Islam dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk penyediaan layanan kesehatan gratis. Dengan demikian, kesehatan untuk semua rakyat akan terwujud nyata dalam sistem Islam (Khilafah).
Wallahu'alam bishowab
