Oleh: Fatimah
Siswi SMP Negeri 1 RancaekeK
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) sempat mengingatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengedepankan kebhinnekaan dan inklusivitas dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019) tadi.
"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.
"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY.
"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai 'pro Pancasila' dan 'pro Kilafah'," tulis SBY.
Fakta dari surat yang ditulis oleh SBY diatas secara tidak langsung menunjukan bahwa SBY memiliki ketakutan akan bangkitnya kesadaran politik kaum muslim. Dan jika adanya kesadaran dari kaum muslim, negara indonesia dapat dikuasai dan bukan lagi menjadi negara hukum, dan dapat memecah belah bangsa, begitu fikirnya. Pengunaan politik identitas jelas berbahaya, ini akan menarik garis tebal kawan dan lawan yang akan memecah belah bangsa ini. Karna itu, dengan pemjelasannya di dalam surat, SBY memberikan pemahaman ideologis pancasila dan memerintahkan prabowo agar tidak memiliki tujuan terhadap khilafah. Jika ini terjadi, akan ada upaya massif untuk menjauhkan umat dari aktivitas politik hakiki.
Kita harus menyadarkan umat akan politik dan harus terus dideraskan dengan pemahaman yang benar, bukan pragmatis. Perlu dipahamkan juga bahwa, kekuasaan bukanlah segalanya. Kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum syara, sehingga hubungan masyarakat dan umat adalah saling menguatkan dalam ketaatan dengan menghidupkan budaya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perintah allah swt. Bukan hubungan pemenang dan oposan. Bukan juga dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Jangan sampai mereka malah menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
Wallahualam Bi Shawwab.
